KALTARAUPDATE.COM, TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan lapangan sekaligus koordinasi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) V yang berkantor di Tarakan. Kunjungan ini difokuskan untuk menggali informasi terkait program yang dapat berjalan di Kota Tarakan pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi sekaligus sinkronisasi program antara daerah dan pemerintah pusat melalui BWS.
“Pada dasarnya kami hanya bersilaturahmi. Karena BWS ini kan instansi kementerian yang berkantor di Tarakan, jadi kami ingin tahu program-program apa yang akan berjalan di Kota Tarakan, khususnya di tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Namun dari hasil koordinasi tersebut, Komisi III mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2026 belum ada alokasi anggaran pembangunan yang direncanakan oleh BWS untuk Kota Tarakan.
“Informasinya, di tahun 2026 belum ada anggaran untuk kegiatan pembangunan. Kita juga memahami kondisi saat ini, transfer ke daerah berkurang, sehingga berdampak juga pada program mereka,” jelas Randy.
Meski demikian, ia mengapresiasi kontribusi BWS selama ini, terutama dalam pembangunan sejumlah embung di Tarakan sebagai upaya mendukung kebutuhan air bersih masyarakat.
“Selama ini mereka sudah membangun beberapa embung di Tarakan. Itu bentuk kehadiran mereka, apalagi persoalan utama kita memang air bersih,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, BWS juga menyampaikan rencana pengusulan pembangunan Embung Sungai Maya. Namun, rencana tersebut masih terkendala pada proses pembebasan lahan yang membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi lintas pihak.
“Mereka sudah menyampaikan ingin mengusulkan pembangunan Embung Sungai Maya. Tapi masih terkendala pembebasan lahan dan itu butuh anggaran. Karena 2026 belum ada, kemungkinan akan diupayakan di 2027,” beber Randy.
Dari sisi DPRD, Komisi III menilai ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian BWS ke depan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang paling urgent itu penanganan banjir dan air bersih. Penanganan banjir ini cukup sensitif, karena harus ada normalisasi saluran, perbaikan drainase, dan itu harus memperhatikan kondisi permukiman warga di sekitarnya,” tegasnya.
Ia menyebutkan, persoalan banjir di Tarakan bukan hanya soal teknis, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan tata ruang, sehingga membutuhkan penanganan terpadu.
Selain itu, kebutuhan air bersih juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan pusat.
“Dari BWS sendiri juga menyampaikan bahwa embung di Tarakan masih kurang. Artinya memang perlu penambahan,” katanya.
Untuk itu, BWS berharap dukungan DPRD dalam memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk dengan Komisi V DPR RI, guna mendorong realisasi pembangunan Embung Sungai Maya.
“Mereka juga minta bantuan ke kami untuk memfasilitasi komunikasi, baik ke kepala daerah maupun ke Komisi V DPR RI, supaya pembangunan embung ini bisa terealisasi,” ujar Randy.
Komisi III DPRD Tarakan menegaskan akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, termasuk mendorong sinergi lintas sektor agar kebutuhan infrastruktur dasar di Kota Tarakan dapat terakomodasi di tahun anggaran mendatang.
“Kami akan dorong komunikasi lanjutan. Harapannya ke depan ada kepastian program, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti air bersih dan penanganan banjir,” pungkasnya. (Adv)
Discussion about this post