KALTARAUPDATE.COM– Transformasi pembayaran di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor tidak dibatasi pada satu metode saja. Bank Indonesia (BI) justru mendorong sistem yang lebih fleksibel dengan menghadirkan beragam pilihan transaksi non-tunai bagi masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, menegaskan bahwa digitalisasi yang dibangun di kawasan pelabuhan diarahkan untuk memberi keleluasaan kepada pengguna jasa, bukan membatasi cara pembayaran.
Menurutnya, seluruh layanan di pelabuhan seperti pembelian tiket speedboat, retribusi hingga parkir mulai diarahkan ke sistem digital yang bisa diakses melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, uang elektronik (e-money), hingga transfer perbankan.
“Prinsipnya bukan soal mengganti tunai sepenuhnya, tapi memberi pilihan. Masyarakat bisa tetap pakai tunai, atau beralih ke non-tunai sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan multi-kanal ini penting agar proses adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi berjalan lebih mulus, tanpa menimbulkan hambatan dalam aktivitas di lapangan.
Selain aspek kemudahan, BI juga menyoroti sisi keamanan transaksi yang dinilai lebih terkontrol melalui sistem digital, meskipun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat.
Edukasi terkait keamanan transaksi pun terus digencarkan, terutama dalam mengantisipasi potensi kejahatan digital yang bisa terjadi jika pengguna tidak cermat.
“Yang paling penting, masyarakat harus memastikan tujuan pembayaran benar, apalagi saat menggunakan QRIS. Ini hal sederhana tapi krusial,” tegasnya.
Digitalisasi di Pelabuhan Kayan II sendiri diproyeksikan menjadi pintu masuk perluasan transaksi non-tunai di berbagai layanan publik di Kalimantan Utara.
Dengan skema yang lebih terbuka dan adaptif, BI berharap ekosistem pembayaran digital di daerah dapat tumbuh lebih inklusif, sekaligus mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan layanan publik.
Bupati Bulungan, Syarwani, secara langsung mencoba sistem tersebut dengan melakukan pemindaian QR code untuk pembelian tiket speedboat menggunakan mobile banking miliknya. Proses transaksi berlangsung cepat tanpa kendala, menandai kesiapan sistem untuk digunakan secara luas oleh masyarakat.
Syarwani menegaskan, digitalisasi pembayaran di sektor transportasi publik bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi kebutuhan dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih akuntabel.
“Dengan QRIS, seluruh transaksi tercatat secara otomatis. Ini penting untuk memastikan pengelolaan retribusi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem non-tunai ini memberikan dua keuntungan sekaligus. Di satu sisi memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, di sisi lain memperkuat pengawasan terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari layanan publik.
Lebih jauh, ia menilai digitalisasi juga menjadi solusi dalam meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun risiko hukum bagi petugas di lapangan.
“Ini bentuk perlindungan juga bagi petugas. Semua transaksi terekam sistem, sehingga mengurangi potensi kekeliruan dalam pencatatan maupun pengelolaan keuangan,” tutupnya.
Discussion about this post