KALTARAUPDATE.COM, TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan lapangan meninjau kondisi jembatan di sepanjang Jalan Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Jumat (17/4/2026).
Dari hasil peninjauan, tercatat ada lima jembatan yang menjadi akses utama warga, namun tiga di antaranya dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan segera.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang menghambat pembangunan jembatan bukan semata pada anggaran, melainkan pada aspek perizinan lahan.
Menurutnya, wilayah tersebut masuk dalam area kewenangan Kodaeral XIII, sehingga setiap rencana pembangunan harus melalui persetujuan pihak terkait.
“Secara kebutuhan, ini jelas mendesak karena digunakan masyarakat luas. Tapi kendalanya ada di perizinan, karena ini masuk wilayah Kodaeral XIII. Makanya dalam waktu dekat kami akan agendakan silaturahmi untuk mencari solusi bersama,” ujar Randy di lokasi.
Ia menegaskan, DPRD tidak tinggal diam terhadap kondisi tersebut. Bahkan, sebelumnya anggaran pembangunan sempat dialokasikan, namun tidak dapat direalisasikan karena belum adanya izin resmi.
“Jangan sampai kejadian yang sama terulang. Kita ingin pastikan dulu ada kepastian izin, baru kemudian kita dorong penganggarannya agar tidak sia-sia,” tegasnya.
Randy juga menyebutkan, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan satu jembatan bisa mencapai sekitar Rp2 miliar, sehingga perlu perencanaan matang di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Di sisi lain, kondisi jembatan yang rusak sudah lama dikeluhkan warga. Ketua RT 7 Pantai Amal, Irianto, mengatakan masyarakat terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya demi menjaga akses tetap bisa dilalui.
“Kalau jembatan kayu seperti ini, paling bertahan sekitar enam bulan. Habis itu rusak lagi dan kami gotong royong perbaiki,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, aktivitas kendaraan berat seperti truk pengangkut rumput laut hingga bus sekolah menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jembatan.
Bahkan, kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan warga. Irianto mengaku sudah beberapa kali terjadi kecelakaan akibat jembatan yang tidak layak.
“Sudah sering ada yang jatuh, bahkan pernah ada korban meninggal. Karena jembatan goyang dan tidak kuat menahan beban,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua LPM Pantai Amal, Eka Putra Mulyadi. Ia menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan urat nadi aktivitas masyarakat, termasuk akses anak-anak menuju sekolah.
“Ini akses utama warga. Di ujung sana ada sekolah, jadi setiap hari dilalui anak-anak. Kami berharap persoalan lahan jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Eka menambahkan, selama ini masyarakat bersama pelaku usaha setempat harus mengeluarkan biaya hingga puluhan juta rupiah setiap kali melakukan perbaikan swadaya.
“Kalau dihitung, bisa sampai Rp50 juta sekali perbaikan. Tapi itu pun hanya bertahan sebentar,” katanya.
Ia berharap, DPRD dan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret, termasuk menyelesaikan persoalan perizinan agar pembangunan jembatan permanen dapat direalisasikan.
“Kami hanya ingin ada solusi. Jangan berlarut-larut, karena ini menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Discussion about this post