KALTARAUPDATE.COM,TARAKAN – Tepat pukul 15.46 WITA, Rabu (5/2/2025), Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan menolak gugatan dan keberatan atau eksepsi yang diajukan pemohon.
Sebelumnya, berlangsung sidang pleno pengucapan putusan atau ketetapan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah Pilkada Serentak 2024, Rabu (5/2/2025). Kota Tarakan bersama 9 wilayah lainnya dibacakan oleh majelis hakim untuk ketetapan dismissal.
Diberitakan sebelumnya,lembaga pemantau pemilu yang tergabung dalam Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) Indonesia telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilkada Tarakan 2024 ke MK.
Permohonan gugatan didaftarkan pada 9 Desember 2024 dan diperbaiki pada 11 Desember 2024. Gugatan itu teregister dengan nomor perkara: Nomor 147/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
Diketahui, pemohon adalah Lembaga Analisis HAM Indonesia DPW Kalimantan Utara yang dipimpin Ambo Tuwo. Kemudian, ada juga Tim Advokasi Gerakan Kolom Kosong Tarakan terdiri dari Angga Busra Lesmana, Sulaiman, Andika, Hasbullah, Nur Rejeki, Muhammad Nur Aris, Roni Pahala. Diketahui pengucapan putusan atau ketetapan perkara dengan nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Dalam hal ini termohon adalah dan pemohon yakni Lembaga Analisis HAM diwakilkan Ambo Tuo dengan Kuasa Hukum Muklis Ramlan dan kawan-kawan.
Adapun permohonan diajukan dinyatakan tak penuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi MK untuk menyatakan permohonan tersebut di atas adalah tidak jelas.
Saldi Isra, Majelis Hakim dalam pembacaan menyampaikan eksepsi atau keberatan atas permohonan yang diajukan adalah tidak jelas atau kabur atau obscuur.
“Dengan demikian, eksepsi (keberatan) yang menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur atau obscuur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat, permohonan pemohon kabur, dan karenanya eksepsi lain, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut,” urai Saldi Isra.
Ia melanjutkan lagi, dalam pembacaan putusan, menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
“Maka, konklusi (kesimpulan) dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Kemudian berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan,” lanjutnya.
Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo membacakan pertama, menolak eksepsi atau keberatan berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan.
“Kedua, mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon nomor 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 9 permohonan lainnya, tidak dapat diterima. Demikian diputuskan oleh 9 hakim konstitusi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, selesai diucapkan pukul 14.46 WIB oleh 9 hakim konstitusi,” tukasnya. (SL)
Discussion about this post