KALTARAUPDATE.COM – Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, memiliki sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi mengalami bencana tanah longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
Kondisi geografis wilayah yang memiliki kontur tanah berbukit menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa titik di Kelurahan Sebengkok perlu mendapat perhatian. Selain faktor alam, kondisi drainase yang kurang berfungsi optimal juga dinilai dapat memperbesar potensi terjadinya longsor maupun tanah amblas.
Lurah Sebengkok, Dhimas Clara Permana, mengatakan pihak kelurahan selama ini mengandalkan laporan dari para ketua RT untuk mengetahui adanya kejadian bencana maupun kondisi yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Menurutnya, informasi dari RT dapat disampaikan melalui berbagai jalur, baik langsung kepada dirinya maupun melalui jajaran kelurahan yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum.
“Sebenarnya informasi ini kami dapat dari ketua RT. Dari ketua RT yang menginfokan langsung ke kami, kadang langsung ke Jafri, ke saya, atau Jafri ke Trantibum, di grup RT juga,” ujar Dhimas.
Setelah menerima laporan, langkah pertama yang dilakukan pihak kelurahan adalah melakukan inventarisasi terhadap kejadian tersebut. Pendataan awal diperlukan untuk mengetahui kondisi di lapangan, termasuk memastikan apakah terdapat korban maupun warga yang membutuhkan pertolongan.
“Yang pertama kami inventaris dulu, artinya sebagai gambaran awal terkait korban atau mungkin seperti itu ada seperti apa. Kalau memang ada korban tentu kita akan segera lakukan evakuasi dan sebagainya, jadi pertolongan pertama seperti itu,” jelasnya.
Warga Dinilai Sudah Lebih Waspada
Dhimas menyebut, sejauh ini masyarakat di Kelurahan Sebengkok dinilai sudah cukup memahami potensi bencana di lingkungannya.
Kewaspadaan tersebut juga terlihat dari para ketua RT dan warga yang langsung memberikan informasi ketika terjadi kejadian, sehingga pihak kelurahan dapat segera menindaklanjuti laporan.
“Namun alhamdulillah selama ini masyarakat sepertinya sudah sangat waspada. Para teman-teman RT, warga juga sudah tahu nih potensi bencana seperti itu, sudah sangat waspada,” katanya.
Setelah mendapatkan laporan awal, pihak kelurahan kemudian turun langsung ke lokasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melihat kondisi sebenarnya.
Dhimas mengatakan, penanganan tidak berhenti pada pengecekan awal. Hasil pemeriksaan dan evaluasi di lapangan kemudian menjadi dasar bagi kelurahan untuk menyampaikan laporan kepada pihak kecamatan dan sejumlah instansi terkait.
“Jadi kami tindak lanjuti langsung ke lapangan dengan teman-teman BPBD. Setelah kami tindak lanjuti dari hasil olah TKP dan evaluasi dengan teman-teman BPBD, kami bersurat, kirim laporan ke kecamatan,” tuturnya.
Laporan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan persoalan yang terjadi. Di antaranya BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Dan kecamatan yang ditembuskan juga ke Kepala BPBD, terus ke Dinas Sosial, ke PU, ke Perkim seperti itu. Nanti masing-masing sektor sesuai dengan tupoksi masing-masing akan memberikan bantuan,” lanjut Dhimas.
Bantuan Disalurkan Melalui Koordinasi Kelurahan
Dalam proses penanganan bencana, koordinasi antara kelurahan dengan instansi terkait menjadi bagian penting. Termasuk ketika ada bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak.
Dhimas membenarkan bahwa bantuan dari instansi seperti BPBD maupun Perkim tetap dikoordinasikan melalui pihak kelurahan agar penyalurannya dapat diarahkan kepada warga yang membutuhkan.
“Betul sekali,” jawabnya.
Sepanjang 2026, sejumlah bantuan disebut telah diberikan kepada warga yang terdampak kejadian bencana di wilayah Kelurahan Sebengkok.
Bantuan tersebut antara lain berupa material dan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat untuk penanganan kondisi di lapangan.
“Kalau sepanjang 2026 sudah ada laporan bantuan yang masuk untuk para korban-korban ini, banyak. Sudah seperti kayu-kayu, krek, terus terpal-terpal, itu sudah diberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak,” ungkap Dhimas.
Bantuan tersebut diberikan setelah kejadian dilaporkan dan dilakukan peninjauan, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Sebengkok Memiliki Sejumlah Titik Rawan Longsor
Dhimas tidak menampik jika Sebengkok termasuk wilayah yang memiliki sejumlah titik dengan potensi rawan longsor.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik wilayah Kelurahan Sebengkok yang memiliki beberapa kawasan dengan kontur tanah berbukit.
“Kalau di Kelurahan Sebengkok ini salah satu wilayah yang memiliki beberapa titik lokasi dengan kontur tanah yang potensi untuk rawan longsor juga tinggi,” katanya.
Risiko tersebut, lanjut Dhimas, dapat semakin meningkat ketika memasuki musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi.
“Apalagi di musim-musim hujan, curah hujan tinggi, itu yang sering terjadi,” ujarnya.
Namun, faktor curah hujan bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian. Persoalan drainase juga menjadi salah satu faktor yang menurutnya perlu dibenahi.
Dhimas menjelaskan, drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat membuat aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena saluran tersumbat sampah maupun kerusakan pada bagian drainase.
“Penyebab lain mungkin ini, apa namanya, drainase ya. Drainase kita yang sering kurang berfungsi dengan baik. Artinya entah itu karena sampah, entah itu karena drainase yang rusak, itu yang akhirnya air ini tidak menemukan jalan yang sudah kita alirkan,” jelasnya.
Menurutnya, apabila saluran air tidak mampu menampung dan mengarahkan aliran sebagaimana mestinya, air dapat menyebar ke area lain dan berpotensi memperburuk kondisi tanah.
“Sering drainase yang baik, akhirnya yang ke mana-mana sudah alirannya,” lanjut Dhimas.
Titik Rawan Tersebar di Sejumlah RT
Ketika ditanya mengenai jumlah titik rawan longsor di Kelurahan Sebengkok, Dhimas menyebut wilayah tersebut tersebar di beberapa RT.
Ia menyebut RT 30 dan RT 26 sebagai contoh wilayah yang memiliki kondisi tersebut. Namun, menurutnya, potensi kejadian sangat situasional dan bergantung pada kondisi, terutama curah hujan.
“Kalau di wilayah RT ini beragam ya, ada RT 30, RT 26. Itu semuanya sebenarnya situasional sesuai dengan itu tadi, tergantung dari curah hujan yang terjadi,” katanya.
Karena itu, pihak kelurahan tidak hanya mengandalkan penanganan ketika bencana sudah terjadi. Upaya pencegahan juga terus didorong melalui peran ketua RT dan masyarakat.
Dhimas mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama memastikan saluran air tidak tersumbat.
“Kami selalu juga mengimbau kepada ketua RT dan warga utamanya juga menjaga kebersihan lingkungan lah,” ungkapnya.
Selain menjaga kebersihan, persoalan drainase juga dapat dibahas melalui forum warga. Ketua RT dapat mengusulkan perbaikan maupun pembangunan drainase yang dibutuhkan di wilayahnya.
“Terus yang kedua juga melalui rembuk warga, ketua RT juga bisa melakukan usulan, melakukan usulan perbaikan drainase,” jelas Dhimas.
Jika suatu wilayah belum memiliki drainase, usulan pembangunan juga dapat diajukan melalui mekanisme yang tersedia.
“Supaya drainase yang kalau belum ada drainase, ya buatkanlah drainase itu. Kita usulkan melalui ADK,” katanya.
RT 22 Jadi Salah Satu Prioritas Perbaikan
Untuk kebutuhan perbaikan infrastruktur, Dhimas menyebut sudah terdapat sejumlah RT yang mendapatkan perhatian melalui anggaran yang tersedia.
Salah satunya adalah RT 22, yang menurutnya memiliki persoalan pada kondisi jalan. Jalan di wilayah tersebut mengalami amblas hingga bagian bawah jalan disebut sudah dalam kondisi kopong.
“Sudah, sudah ada. Ini terakhir soalnya mungkin tahun ini nih RT 22. Ini RT 22 ini kan jalannya sudah amblas, jalan itu sudah tinggal semen aja, bawahnya sudah kopong,” ungkapnya.
Selain persoalan jalan, rencana penanganan di RT 22 juga mencakup drainase.
“Terus nanti drainasenya itu insyaallah tahun-tahun ini. Insyaallah khusus RT 22,” lanjutnya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat penanganan tidak bisa dilakukan sekaligus terhadap seluruh titik yang membutuhkan perbaikan.
Dhimas mengatakan, wilayah lain kemungkinan akan mendapatkan giliran pada tahap berikutnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
“RT 22 yang anggaran yang masuk di situ. Sisanya di RT lain belum ada lagi, mungkin nanti step berikutnya ya, tergantung anggaran. Nanti bergantian dulu,” jelasnya.
Anggaran RT Tak Cukup Tangani Infrastruktur di Wilayah Berbukit
Menurut Dhimas, persoalan keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam penanganan infrastruktur di wilayah Kelurahan Sebengkok.
Anggaran yang dimiliki masing-masing RT dinilai belum mencukupi jika harus digunakan untuk menangani kebutuhan perbaikan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.
“Enggak cukup Pak, anggaran enggak cukup,” ujarnya.
Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Sebengkok yang berbukit. Pengangkutan material menuju lokasi pekerjaan membutuhkan biaya tambahan karena material tidak selalu dapat langsung dibawa menggunakan kendaraan ke titik pekerjaan.
“Karena ya luar biasa sih, mungkin untuk mengangkut material aja butuh biayanya cukup besar karena wilayahnya berbukit,” kata Dhimas.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pekerjaan yang berada di pinggir jalan. Menurutnya, jika lokasi pekerjaan mudah dijangkau kendaraan, biaya pengangkutan material tentu lebih rendah.
“Kalau tadi di pinggir jalan mungkin lebih murah, ya biayanya lebih murah. Karena ini di atas bukit, gitu, harus biaya langsir aja sudah berapa langsir material,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat penanganan infrastruktur di kawasan berbukit membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang lebih besar. Karena itu, kelurahan mendorong agar usulan dari RT dapat disampaikan secara bertahap melalui mekanisme perencanaan yang tersedia.
Di sisi lain, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana. Laporan cepat dari RT, pengecekan lapangan bersama BPBD, hingga koordinasi dengan instansi teknis menjadi rangkaian yang dilakukan Kelurahan Sebengkok ketika menerima informasi kejadian.
Dengan sejumlah wilayah yang memiliki kontur berbukit dan beberapa titik rawan longsor, persoalan drainase dan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian. Kelurahan berharap upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi bencana yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat. (Advetorial)
Discussion about this post