KALTARAUPDATE.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan, masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan waktu kunjungan petugas yang tidak selalu bertepatan dengan keberadaan warga di rumah.
Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kekhawatiran ketika diminta menyampaikan informasi mengenai kondisi perekonomian keluarganya. Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa data ekonomi yang diberikan dalam sensus nantinya akan berkaitan dengan pajak maupun tingkat kesejahteraan atau desil.
Lurah Sebengkok, Dhimas Clara Permana, mengatakan informasi mengenai kendala tersebut diperolehnya saat berdiskusi dalam pertemuan bersama pihak BPS.
Menurutnya, salah satu kendala paling umum adalah petugas sensus datang pada jam pagi hingga siang, sementara sebagian besar warga sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah.
“Memang kesulitannya yang pertama mungkin karena mereka jam-jam segini nih, dari pagi sampai siang mereka kunjungan ke rumah warga. Tapi ya karena banyak yang bekerja, jadi sering kosong,” ujar Dhimas.
Kondisi tersebut membuat petugas terkadang harus kembali melakukan kunjungan untuk menemui warga yang belum berhasil didata.
Warga Masih Khawatir Data Ekonomi Berpengaruh ke Pajak
Selain persoalan waktu, kendala lain yang menjadi perhatian adalah masih adanya stigma negatif terhadap pendataan kondisi ekonomi masyarakat.
Dhimas mengatakan, sebagian warga masih khawatir apabila informasi mengenai kondisi ekonomi mereka disampaikan secara lengkap kepada petugas sensus, data tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Terus yang kedua juga masih ada sih rasa stigma negatif ya ke teman-teman ini, takut kalau mereka menyampaikan data perekonomian mereka itu takut pajaknya,” ungkapnya.
Kekhawatiran tersebut, kata Dhimas, membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya terbuka ketika menjawab pertanyaan petugas.
“Infone seperti itu, jadi masyarakat sebenarnya ada beberapa masyarakat yang belum terlalu men-share semuanya terkait kemampuan ekonomi mereka,” katanya.
Padahal, informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan sensus. Data yang dikumpulkan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
Dhimas menyebut masih adanya kekhawatiran tersebut dapat membuat masyarakat kurang jujur atau tidak menyampaikan informasi secara lengkap kepada petugas.
“Karena banyak juga yang ditanyain, itu mereka masih banyak yang takut, jadi belum sepenuhnya percaya. Itu stigma yang masih dianggap masyarakat menjadi kurang jujur, lah, kurang menyampaikan informasi selengkapnya,” jelasnya.
Aplikasi Petugas Juga Sempat Terkendala
Tidak hanya dari sisi masyarakat, kendala juga sempat dirasakan petugas sensus ketika melakukan pendataan di lapangan.
Dhimas mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, petugas juga menghadapi persoalan teknis berkaitan dengan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendataan.
Salah satunya terkait jaringan internet yang dapat memengaruhi proses penggunaan aplikasi.
“Kemudian yang kedua mungkin kendala di lapangan, teman-teman kemarin terkait aplikasinya. Itu kemarin juga ada kendala karena jaringan dan segala macamnya,” ujarnya.
Petugas sensus, kata Dhimas, harus membuka aplikasi ketika melakukan pendataan. Namun, dalam kondisi jaringan yang kurang mendukung, aplikasi terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat digunakan.
“Jadi mereka kan harus buka aplikasi itu, harus menunggu lama sampai baru nunggu lama,” katanya.
Situasi tersebut terkadang membuat petugas menjadi kurang leluasa ketika berhadapan dengan warga. Sebab, di satu sisi petugas perlu menunggu aplikasi dapat berjalan, sementara komunikasi dengan warga sudah harus dilakukan.
“Kita kan harus buka aplikasi, jadi kadang agak canggung lah karena harus menunggu lama, aplikasi belum jalan, sementara sudah harus segera kita komunikasi,” jelas Dhimas.
Meski demikian, kendala tersebut masih dapat dihadapi oleh petugas di lapangan dan tidak menghentikan proses pendataan.
Lurah Tegaskan Sensus Ekonomi Bukan untuk Pajak
Menghadapi masih adanya kekhawatiran masyarakat, Dhimas mengimbau seluruh warga Kelurahan Sebengkok agar tidak takut memberikan informasi kepada petugas Sensus Ekonomi.
Ia menegaskan, pendataan yang dilakukan merupakan bagian dari program nasional Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, informasi mengenai pelaksanaan sensus sebenarnya sudah banyak disampaikan melalui berbagai media, termasuk media sosial oleh pihak BPS.
“Bapak, ibu, semua seluruh masyarakat di Sebengkok, sebenarnya ini sudah disampaikan. Sebenarnya sudah banyak disampaikan di media sosial, mungkin disosialisasikan oleh BPS, bahwasannya ini ada program nasional untuk Sensus Ekonomi tahun 2026,” tuturnya.
Dhimas secara khusus meminta masyarakat tidak mengaitkan pendataan tersebut dengan kewajiban pajak.
Ia menegaskan, informasi yang diberikan masyarakat dalam Sensus Ekonomi tidak ditujukan untuk menentukan besaran pajak warga.
“Ini sebenarnya tidak ada sama sekali, apa namanya, berpengaruh dengan tingkat desil yang ditakutkan. Tidak ada hubungannya dengan pajak,” tegasnya.
Menurutnya, kekhawatiran tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak memberikan informasi yang tidak lengkap hanya karena takut data ekonominya akan berdampak terhadap kewajiban perpajakan.
“Ini hanya pendataan,” ujarnya.
Data Sensus Jadi Dasar Pemerintah Menentukan Kebijakan
Dhimas menjelaskan, tujuan utama pendataan adalah menghasilkan gambaran kondisi ekonomi yang dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Karena itu, semakin valid data yang diperoleh dari masyarakat, semakin baik pula dasar yang dimiliki pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
“Ini pendataan untuk dijadikan dasar bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan,” jelasnya.
Ia menilai keakuratan data menjadi hal yang sangat penting. Sebab, kebijakan pemerintah pada akhirnya sangat bergantung pada informasi yang menjadi dasar dalam proses perencanaan.
“Alangkah baik jika data yang diterima itu valid, maka arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah juga akan baik,” katanya.
Sebaliknya, apabila informasi yang diterima dalam proses sensus tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau data nanti yang kita terima salah, ya kebijakan pun yang diberikan juga akan tidak sesuai,” lanjut Dhimas.
Warga Diminta Sampaikan Data Apa Adanya
Karena itu, Kelurahan Sebengkok kembali mengimbau masyarakat untuk memberikan keterangan kepada petugas sensus sesuai kondisi sebenarnya.
Dhimas meminta warga tidak menyembunyikan informasi yang ditanyakan selama proses pendataan karena Sensus Ekonomi memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
“Oleh karena itu kami harap, mengimbau kepada seluruh masyarakat juga akan menyampaikan data secara real, tidak harus ada yang disembunyikan,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa data yang diberikan tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun tingkat desil sebagaimana kekhawatiran yang masih muncul di sebagian masyarakat.
“Karena memang tidak ada pengaruh sama sekali dengan pajak ataupun tingkat nilai desil,” pungkas Dhimas.
Dengan adanya pemahaman tersebut, Kelurahan Sebengkok berharap masyarakat dapat lebih terbuka ketika menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026.
Peran ketua RT juga diharapkan tetap berjalan untuk membantu menjembatani komunikasi antara petugas dan warga, terutama ketika petugas mengalami kesulitan menemui masyarakat yang bekerja pada pagi hingga siang hari.
Sebelumnya, berdasarkan data yang diterima Kelurahan Sebengkok per 27 Juli 2026, progres pendataan lapangan Sensus Ekonomi di wilayah tersebut telah mencapai 61,66 persen, sementara data yang telah disubmit ke sistem mencapai 56,83 persen.
Dengan masih berjalannya proses pendataan, kelurahan berharap kendala teknis, waktu kunjungan maupun kekhawatiran masyarakat dapat terus diminimalkan sehingga data yang terkumpul benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Sebengkok. (Advetorial)
Discussion about this post