KALTARAUPDATE.COM – Sepanjang 2024, Polri tangani 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tiga provinsi terbesar ada di wilayah hukum Polda Kepri, Polda Kaltara dan Polda Kalbar.
Di Kaltara, total sepanjang Oktober 2023-November 2024, alias dalam sebulan 20 Perkara TPPO Ditangani. Sebanyak 22 orang tersangka.
Dalam konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri dan Polda Jajaran dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden RI dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting, Jumat (22/11/2024) sore, Kabareskrim merilis kasus TPPO.
Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada menyampaikan pengungkapan kasus TPPO dilaksanakan Kapolri memerintahkan menegakkan penindakan hukum dan diawali Oktober 2023 lalu. Dan 2024 untuk penegakan TPPO berhasil dan diminta jangan kendor.
“Intensifkan penindakan pelaku TPPO, karena korban kalau sudah di luar sulit memberikan perlindungan jika melalui mekanisme ilegal tidak semestinya,” terang Kabareskrim Polri.
Ia membeberkan sepanjang 22 Oktober 2024 sampai 22 November 2024, sebanyak
397 kasus dengan jumlah tersangka 428 orang dan berhasil menyelamatkan 904 orang korban TPPO.
Adapun modus operandi mengirim PMI secara ilegal khususnya cacat adminsitrasi mengunkana visa tidak sesuai.
“Visa digunakan adalah visa untuk kunjungan ziarah wisata dan sampai di sana fan ternyata digunakan untuk bekerja.
Kemudian mereka tidak dapat jaminan tenaga kerja. Kemudian perusahan memberikan kerja tidak terdaftar resmi di Kemenaker. Tujuan calon PMI juga tidak sesuai dijanjikan. Dan tidak melalui jalur resmi atau jalur tikus di perbatasan,” ujarnya.
Kemudian Kabareskrim Polri menyampaikan lagi modusnya dijanjikan pekerjaan sampai di negara lain tidak sesuai dengan apa yang diinginkan calon PMI.
“Bahkan ada beberapa pekerja dijadikan pekerja seka komersial (PSK). Namun didalamnya dipaksa menandatangani surat perjanjian jaminan utang harus dibayarkan apabila bekerja dan membayarkan sesuai perjanjian waktu agar mereka tetap bekerja,” ujarnya.
Selain itu juga paspor diambil, berkas administrasi diambil sehingga korban sulit melarikan diri tanpa paspor. Selanjutnya, ada eksploitasi anak dengan modus melalui aplikasi online dipekerjakan sebagai PSK. Selain itu mengiming anak bekerja gaji.
“Terkait ini, dari sekian penangkanapan pelaku tersangka dijerat pasal 4 UU 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. “Denda Rp 120 juta paling sedikit dan paling banyak Rp600 juta,” bebernya.
Sementara itu, Dirreskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi dalam Konferensi pers pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri dan Polda Jajaran dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden RI dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting, Jumat (22/11/2024) sore ikut menyampaikan capaian pengungkapan TPPO oleh Satgas TPPO Kaltara dan jajaran di periode 22 Oktober 2024 sampai 20 November 2024.
Total sebanyak 20 perkara kasus TPPO.
Dengan jumlah tersangka 22 orang dan korban diselamatkan 108 orang.
Adapun lanjutnya, modus operandi tersangka, pertama yakni memberangkatkan korban dari daerah asal ada yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan NTT. Para korban awalnya dibiayai kemudian setelah itu, calon PMI nanti mereka akan dipotong gajinya jika sudah bekerja.
“Kemudian, modus operandi lainnya saat pekerja yang ada di Malaysia akan cuti, nanti akan rekrut lagi calon PMI dari kampung halamannya dan sekitarnya untuk sama-sama bekerja di Malaysia dengan iming-iming gaji yang cukup tinggi,” beber Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi.
Calon PMI menggunakan paspor dengan dalih kunjungan dan tiba di Malaysia, calon PMI dipekerjakan. Hasil pengungkapan, kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp26.460.000.000.
Ia menambahkan, dari sisi geografis perbatasan Kaltara dan Sabah, memang cukup panjang perbatasan dan banyak pintu ilegal. Sulit membedakan penumpang umum dan calon pemerja imigran.
Mereka menggunakan sarana transportasi kapal laut dan turun dari kapal penumpang resmi dan calon PMI ini turun bersama. Sehingga sulit dibedakan. Selain itu ketika dilakukan pengungkapan di wilayah Nunukan, Tarakan dan lainnya, pelaku mengubah keberangkatan. Mereka mengubah pola pindah ke Balikpapan lalu ke Kaltim. Kemudian, para pengurus berdomisili di Sabah Malaysia ini sulit dijangkau.
“Tindak lanjut kami, berkoodinasi bersama Kapolri terkait DPO tersangka di Malaysia. Kami akan konsisten berkoodinasi dengan wilayah polda dan pemda dalam rangka pencegahan serta pengawasan ketat pemberagkatan ke Kaltara secara ilegal,” tukasnya. (SL)
Discussion about this post