KALTARAUPDATE.COM – DPRD Kota Tarakan mulai memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pusat yang meminta DPRD terlibat aktif dalam pengawasan program strategis nasional tersebut.
“Dalam waktu dekat saya akan panggil, kita RDP dengan Korwil SPPG, dan saya juga akan langsung turun ke lapangan untuk pantau,” ujar Simon.
Ia mengungkapkan, sebelumnya jajaran pimpinan DPRD dari berbagai daerah, termasuk Tarakan, diundang ke pusat untuk mendapatkan arahan khusus terkait pengawasan MBG. Dalam pertemuan tersebut, DPRD diminta lebih serius dan ketat dalam memastikan program berjalan sesuai prosedur.
“Kemarin ketua DPRD diundang ke pusat untuk membantu mengawasi secara serius pelaksanaan MBG. Artinya kita diminta melakukan pengawasan yang ketat supaya program ini berjalan sesuai prosedur,” jelasnya.
Simon menambahkan, arahan tersebut bahkan disampaikan langsung oleh pimpinan DPR melalui komunikasi personal, sehingga menjadi perhatian serius bagi Komisi II.
“Ketua juga menyampaikan langsung kepada saya agar pengawasan ini ditingkatkan, lebih agresif lagi. Karena ini instruksi langsung dari Presiden,” tegasnya.
Ia mengakui, pada tahap awal pengawasan pihaknya belum terlalu menekan karena program masih berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Namun dengan adanya instruksi tersebut, Komisi II akan meningkatkan intensitas pengawasan.
“Kalau kemarin mungkin kita belum terlalu keras karena masih dalam kendali BGN. Tapi sekarang saya akan lebih intens lagi,” katanya.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah sistem pengolahan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur MBG. Bahkan, terdapat SPPG yang sempat disuspensi karena persoalan tersebut.
“Memang kendala utama sekarang ini di IPAL. Ada yang sempat disuspend untuk perbaikan,” ungkap Simon.
Ia menyebut, sejumlah pengelola dapur MBG kini mulai melakukan pembenahan dengan menggunakan teknologi IPAL portable sebagai solusi cepat.
“Informasi yang saya terima, sudah ada yang melakukan perbaikan dengan menggunakan IPAL portable. Sistemnya itu sudah siap pakai, tinggal dipasang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai masih ada kebingungan di lapangan terkait standar IPAL yang harus digunakan, karena hingga kini pedoman resmi dari BGN belum diterima secara jelas.
“Saya sudah minta standar IPAL dari BGN itu seperti apa, tapi sampai sekarang belum ada. Kalau memang tidak ada, berarti kita pakai standar dari DLH,” tegasnya.
Menurutnya, beberapa pihak mungkin sudah berinisiatif membeli IPAL portable, namun belum tentu sepenuhnya sesuai dengan standar yang diharapkan.
“Teman-teman ini mungkin sudah beli, tapi kita belum tahu apakah itu mengacu ke BGN atau DLH. Ini yang perlu kita pastikan,” ujarnya.
Simon berharap seluruh kendala teknis, khususnya terkait IPAL, bisa segera diselesaikan agar pelaksanaan MBG tidak terhambat. Ia menekankan, tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Harapan saya ini semua segera selesai. Yang paling utama program ini berjalan, anak-anak kita di Tarakan bisa menikmati manfaatnya,” pungkasnya. (Adv)
Discussion about this post