Tembok Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bukan menjadi batas bagi warga binaan untuk melanjutkan pendidikan.
Di Lapas Kelas IIA Tarakan, sejumlah warga binaan tetap mendapat kesempatan belajar melalui program pendidikan kesetaraan, mulai Paket A, Paket B hingga Paket C.
Program tersebut menjadi bagian dari pembinaan intelektual yang diberikan kepada warga binaan selama menjalani masa pidana.
Kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa, Rabu dan Kamis di Ruang Perpustakaan Lapas Kelas IIA Tarakan.
Lapas Tarakan dalam pelaksanaannya menggandeng Yayasan Pendidikan Al Marhamah Kota Tarakan sebagai mitra penyelenggara pendidikan nonformal.
Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Jupri mengatakan, kesempatan memperoleh pendidikan tetap diberikan kepada warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu bekal penting bagi warga binaan sebelum nantinya kembali ke lingkungan masyarakat.
“Kami berusaha penuh untuk mewujudkan program pembinaan intelektual secara inklusif bagi Anak Binaan hingga Narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Jupri.
Ia menjelaskan, pendidikan kesetaraan di lingkungan pemasyarakatan bertujuan memastikan warga binaan tetap memperoleh hak pendidikan meski sedang menjalani masa pidana.
“Secara umum program pendidikan kesetaraan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk memastikan hak akses atas pendidikan tetap terpenuhi meskipun seseorang sedang menjalani masa pidana, dan mencegah Anak Tidak Sekolah,” lanjutnya.
Program tersebut tidak sekadar memberikan aktivitas belajar bagi warga binaan. Pendidikan kesetaraan juga diarahkan agar mereka dapat memperoleh ijazah resmi yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu modal ketika kembali ke masyarakat.
Dalam program ini, warga binaan mengikuti pembelajaran sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan, mulai dari Paket A yang setara pendidikan dasar, Paket B hingga Paket C.
Pelaksanaan pendidikan juga mendapat dukungan dari Yayasan Pendidikan Al Marhamah, termasuk penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), tenaga pengajar atau tutor serta teknis pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.
Program pendidikan nonformal tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia Nomor 11, yakni Program Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan.
Selain itu, program pendidikan kesetaraan di Lapas Tarakan turut dikaitkan dengan Program Prioritas Nasional 2026 yang mengusung fokus “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.
Bukan Sekadar Belajar
Pendidikan bagi warga binaan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengikuti kegiatan belajar di dalam Lapas.
Program ini diarahkan untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi narapidana maupun anak binaan.
Melalui Paket A, B dan C, warga binaan yang sebelumnya belum menyelesaikan jenjang pendidikan dapat memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal.
Pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan, baik dari sisi kompetensi akademik maupun keterampilan praktis.
Bekal tersebut menjadi penting ketika warga binaan nantinya menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.
Dengan memiliki ijazah resmi serta keterampilan yang diakui, mereka diharapkan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan.
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.
Diharapkan Tekan Residivisme
Pendidikan juga ditempatkan sebagai salah satu bagian dari pembinaan untuk mengurangi risiko warga binaan kembali melakukan tindak pidana atau residivisme.
Artinya, proses pembinaan di Lapas tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan selama menjalani pidana.
Warga binaan juga dipersiapkan agar memiliki kemampuan dan bekal yang dapat digunakan setelah kembali ke lingkungan sosial.
Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat membantu proses perubahan dan persiapan warga binaan menghadapi kehidupan setelah bebas.
Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi kelembagaan melalui kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kolaborasi tersebut salah satunya diarahkan melalui pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Lapas, Rutan maupun LPKA.
Dengan adanya program tersebut, warga binaan di Lapas Kelas IIA Tarakan tetap mempunyai ruang untuk mengejar pendidikan meskipun berada di balik tembok pemasyarakatan.
Kesempatan belajar itu diharapkan menjadi bekal agar saat kembali ke masyarakat, warga binaan tidak hanya membawa pengalaman menjalani masa pidana, tetapi juga memiliki ijazah, pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan kehidupan secara lebih baik.
Discussion about this post