KALTARAUPDATE.COM, JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara memanfaatkan forum Hari Aspirasi PKS yang digelar Fraksi PKS DPR RI untuk membawa berbagai kebutuhan pembangunan daerah ke tingkat nasional.
Dalam agenda yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/6/2026), sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kaltara disampaikan langsung kepada perwakilan Fraksi PKS DPR RI.
Mulai dari keberlanjutan program untuk nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut, hingga pemerataan akses internet di wilayah kepulauan dan desa terpencil menjadi fokus utama yang diperjuangkan dalam forum tersebut.
Rombongan DPRD Kaltara dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain, ST bersama anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir, S.Pi., M.M, H. Ladullah, S.H.I, H. Moh. Nafis, S.T., M.H, dan Komarudin, S.Kom., M.H. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Alifudin, SE, anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga menjabat Kapoksi VII.
Dalam penyampaian aspirasi, anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir menekankan pentingnya keberlanjutan Program Kampung Nelayan yang selama ini dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, Kalimantan Utara yang memiliki karakter wilayah pesisir dan kepulauan membutuhkan perhatian khusus melalui program-program yang menyentuh kehidupan nelayan secara langsung.
“Program Kampung Nelayan telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Karena itu kami meminta agar program ini tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas cakupannya di Kalimantan Utara sehingga lebih banyak nelayan yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain sektor perikanan tangkap, Muhammad Nasir juga menyoroti potensi besar komoditas rumput laut yang dimiliki Kalimantan Utara. Ia menilai hingga kini nilai ekonomi komoditas tersebut belum optimal karena hasil produksi masyarakat masih didominasi penjualan bahan baku.
Menurutnya, keberadaan industri pengolahan di daerah menjadi salah satu kebutuhan penting untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kaltara memiliki potensi besar sebagai sentra rumput laut nasional. Namun nilai tambah ekonominya belum maksimal karena belum tersedia pabrik pengolahan. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendorong investasi industri rumput laut sehingga manfaat ekonomi yang lebih besar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah,” katanya.
Dorongan terhadap penguatan sektor nelayan dan pengembangan industri berbasis sumber daya pesisir itu juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Kaltara lainnya, yakni H. Moh. Nafis dan H. Ladullah.
Keduanya menilai masyarakat pesisir selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sehingga perlu terus mendapatkan perhatian melalui program pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, isu pemerataan infrastruktur digital menjadi aspirasi lain yang turut dibawa DPRD Kaltara ke tingkat pusat. Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain bersama Komarudin dan H. Saleh menyoroti masih adanya wilayah kepulauan maupun desa terpencil yang menghadapi keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi.
Menurut mereka, percepatan transformasi digital tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat kesenjangan akses komunikasi antarwilayah.
Karena itu, DPRD Kaltara meminta adanya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas digital, terutama di kawasan yang selama ini sulit dijangkau layanan telekomunikasi.
Selain membahas kebutuhan pembangunan daerah, DPRD Kaltara juga menyampaikan harapan agar pemerintah dan pemangku kebijakan di tingkat nasional lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait berbagai isu yang berkembang.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut DPRD Kaltara, sosialisasi yang komprehensif diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain menegaskan, keikutsertaan DPRD Kaltara dalam Hari Aspirasi PKS merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara melalui jalur komunikasi langsung dengan wakil rakyat di tingkat nasional.
Ia menilai karakteristik Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan, pesisir dan kepulauan membuat daerah ini memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Kalimantan Utara adalah daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan tersendiri. Karena itu kami memanfaatkan forum Hari Aspirasi PKS ini untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan masyarakat kepada Fraksi PKS DPR RI agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan program pemerintah pusat,” ujar Muddain.
Melalui forum tersebut, DPRD Kaltara berharap berbagai usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan masuk dalam agenda kebijakan maupun program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (Advetorial)
Discussion about this post