KALTARAUPDATE.COM – KPw BI Kaltara masuk dalam tim pemerintahan pengendalian inflasi daerah (TPID) berupaya tetap menjaga kestabilan harga di Kalimantan Utara.
Kepala KPw BI Kaltara membeberkan, inflasi Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti ketegangan geopolitik global di Timur Tengah yang bisa berdampak menjadi shock geopolitik akibat pembatasan keluar masuk kapal melalui selat Hormuz, serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti aneka cabai dan bawang merah, serta isu kenaikan tarif bahan bakar minyak .
Namun demikian, TPID Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K. Dalam hal ini, Kepala KPw BI Kaltara membeberkan strategi dalam koridor framework 4K.
“Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2026, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi,” urai Hasiando Ginsar Manik.
Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, danKomunikasi Efektif) Dukungan Optimalisasi Pasar Murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Selain itu juga dilakukan Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian penggunaan irigasi tetes thd komoditas cabai merah serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas, dan penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi Produk Olahan, dan pelaksanaan sidak pasar sebagai pengendalian harga.
“Sepanjang tahun 2026, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong program Fasilitasi Distribusi Pangan dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui program MDC (Mini Distribution Center) – Kios Tarakan Hibot yang berfungsi untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan strategis di tengah peningkatan kebutuhan masyarakat
Intermediasi Perbankan,” ujarnya.
Semua upaya dilakukan untuk keterjangkauan harga dan memastikan harga terjangkau oleh masyarakat lanjutnya.
“Contohnya di sini adalah gerakan pangan murah, kemudian intensifikasi program mini distribution center, MBC yang pernah atau sedang kita lakukan secara reguler yang langsung berdekatan dengan pasar tradisional,” beber Hasiando.
Ia menjelaskan lagi, konteks keterjangkauan harga adalah, bahwa BI menjalin kemitraan dengan seluruh stakeholder, untuk memastikan bahwa harga yang dijual itu, paling tinggi itu adalah di harga eceran tertinggi.
“HET itu adalah harga eceran tertinggi. Nah tentu ketika kita menjual sesuatu harganya di bawah HET, kita perlu bersama-sama melihat apakah masih ada keuntungan dari sana, apakah ada berapa biaya operasionalnya. Apabila kita bersama stakeholder, kemudian dengan Ketahanan Pangan, bisa menghadirkan komunitas dengan harga di bawah HET, itu jauh lebih baik, karena itu akan menekan angka invessi kita,” jelasnya.
Jadi poinnya adalah lanjutnya, jika bisa dijual di bawah HET, kenapa harus menjual HET. “Jadi jangan puas dengan HET,” ujarnya.
Kemudian juga, ketersediaan pasokan, ada kerja sama antar daerah dan ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan telah terjalin.
“Kemudian juga kelancaran distribusi, konteksnya adalah kita memfasilitasi bagaimana permasalah-permasalahan di pelabuhan, kita di Tarakan khususnya, itu bisa terselesaikan,” ujarnya.
Lanjutnya, antrian kapal yang masuk, pendangkalan dan lainnya, BI turut memfasilitasi bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya agar jalur distribusi menjadi lebih mudah.
“Nah yang terakhir adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tidak menakutkan, terkait dengan menjaga agar mereka tidak panik, menjaga agar mereka tetap bijak perbelanja, sehingga nanti harga-harga tidak naik karena unsur spekulasi,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post