KALTARAUPDATE.COM– Diperkirakan lebih setahun sudah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden RI berjalan di Kota Tarakan, info terbaru masih ada wilayah pesisir belum terakomodir MBG.
terupdate hari ini, sampai saat ini masih ada 20 SD dan 10 SMP belum mendapatkan. Itu rerata berada di pesisir.
Salah satunya wilayah pesisir Tarakan Timur, di antaranya SDN 047 Tanjung Pasir, seperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino.
Selain pesisir timurnya Tarakan, ada juga wilayah pesisir Selumit dan wilayah pesisir lainnya jadi atensi.
Sehingga pada Senin (9/2/2026), DPRD gelar RDP memanggil Disdik dan Korwil SPPG.
“Kami panggi mereka untuk mengetahui kenapa pesisir belum dapat,” paparnya.
Selabjutnya besok, Jumat (10/2/2026) akan ke dua sekolah melakukan uji petik.
Informasi awal yang diterima DPRD, belum berjalannya MBG di sejumlah sekolah disebabkan oleh ketidaksiapan dapur penyedia makanan. Dihitung ada 8 dapur belum siap.
“Makanya hari ini kita evaluasi semua. Nanti formula apa kita ambil untuk masalah ini. Untuk pemanggilan SPPG dijadwalkan lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan serupa juga diterima dari sejumlah wilayah lain, khususnya di kawasan pesisir. Termasuk Selumit Pantai wilayah Beringin.
“Laporannya rata-rata di Tarakan Timur termasuk Pantai Amal. Tingkat SD. Jadi ini semua harus berkeadilan, semua sekolah harus terima. Kok ada sekolah belum terima, jadi dipanggil,” urainya.
Selain Tanjung Pasir, Simon menyebut daerah Pantai Amal juga masuk dalam wilayah yang perlu dipastikan status penerimaan MBG-nya. Menurutnya, semua data masih harus diverifikasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kemudian daerah Amal juga ada. Namun semua masih harus dipastikan. Dan kebuntuan dicari solusinya. Nah ini kita mau cari ini, kebenaran seperti apa kemarin,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program MBG. Bahkan, DPRD Tarakan berharap bisa dilibatkan secara langsung dalam pengawasan, salah satunya dengan masuk dalam grup koordinasi atau satgas MBG.
Ia berharap ada keterbukaan informasi. Bahkan anggota DPRD juga ingin masuk ke dalam WA grup koordinasi MBG sebagai salah satu bentuk monitoring oleh DPRD Tarakan.
Menurut Simon, RDP ini digelar untuk mencari solusi konkret. DPRD meminta data valid dari Disdik serta penjelasan dari SPPG terkait kendala yang dihadapi.
“Pertemuan ini mencari solusi. Kami minta data valid Disdik. Ingin tahu masalahnya di mana untuk SPPG-nya. Apakah sudah dicarikan solusinya. Segerakanlah. Sudah setahun masih ada yang belum kebagian,” ujarnya.
Ia juga meminta data terkait calon dapur SPPG yang akan beroperasi di Tarakan serta kendala yang menyebabkan dapur tersebut belum berjalan.
“Saya juga ingin minta data calon dapur SPPG akan beroperasi di Tarakan. Dan mau tanya juga apa masalahnya,” lanjut Simon.
Dalam wawancara usai RDP, Simon kembali menegaskan bahwa DPRD meminta kejelasan dari Koordinator Wilayah SPPG terkait dapur-dapur yang sudah ditunjuk namun belum beroperasi.
Ia mengakui, pertemuan kemarin merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, sekaligus refleksi bahwa selama ini masih ada celah dalam pengawasan.
Terkait alasan belum berjalannya sejumlah SPPG, Simon menyebut DPRD masih menunggu data lengkap. Setelah data diperoleh, pihak-pihak terkait akan kembali dipanggil.
“Alasan kendala SPPG belum jalan belum tahu. Kita minta datanya, nanti kalau dapat kita undang mereka. Ini mereka yang belum semua swasta karena mitra,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan kasus SD, yang disebut belum terlayani karena tidak adanya dapur yang berdekatan dengan sekolah tersebut.
“Kalau untuk SPPG penjelasan SD karena tidak ada dapur dekat dengan sekolah tersebut,” kata Simon.
Untuk solusi, DPRD masih menunggu kesiapan calon dapur yang hingga kini belum beroperasi. Kepastian waktu operasional pun belum diperoleh.
“Berbicara solusi, masih nunggu calon dapur belum beroperasi. Kepastiannya, belum. Saya juga sama SPPG belum dapat informasi kepastian,” ucapnya.
Namun, DPRD mendorong agar calon mitra tidak diam tanpa kepastian.
“Tapi informasi itu didapatkan setelah panggil calon rekanan, calon mitra. Kita tanya apa masalahnya, mampu apa tidak. Jangan sampai tidak mampu diam saja. Anak kita nunggu,” tegas Simon.
Terkait wilayah pesisir yang belum terdata secara pasti, Simon menyebut beberapa kawasan yang perlu menjadi perhatian.
“Data sekolah pesisir belum ada. Pesisir itu di antaranya Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, Tanjung Pasir, Pantai Amal. Sejauh ini pesisir Tarakan Utara sudah lengkap. Tiga kecamatan belum,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud menekan SPPG, melainkan ingin mengurai permasalahan dan mencari solusi bersama.
“Kami tidak menekan SPPG. Kita cari solusi permasalahannya. Kita urai masalah dan cari solusi. Pertemuan ini cari hambatan permasalahan MBG,” ujarnya.
Simon juga menyoroti kendala lain dalam pelaksanaan MBG, salah satunya ketersediaan ahli gizi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan terus berjalan dan mengalami perkembangan, meski hingga kini masih terdapat sejumlah sekolah, khususnya di wilayah pesisir, yang belum menerima layanan tersebut.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Tarakan dan pihak terkait yang membahas evaluasi serta pembaruan pelaksanaan MBG di Tarakan.
Koordinator SPPG Tarakan dari Dinas Kesehatan, Dewi menjelaskan bahwa kendala utama belum terlayaninya beberapa sekolah bukan karena penghentian program, melainkan persoalan jarak dan ketentuan operasional dapur SPPG
“Salah satu yang sempat menjadi perhatian adalah SD 047 di Tarakan Timur. Dapur terdekat berada di Kampung 4, namun setelah dikonfirmasi, jaraknya tidak memenuhi ketentuan,” jelas Dewi dalam RDP.
Ia menyebutkan, sesuai standar dari Badan Gizi Nasional (BGN), pendistribusian MBG memiliki batasan jarak maksimal 6 kilometer dan waktu pengantaran tidak boleh melebihi 30 menit.
“Awalnya kami kira masih terjangkau, ternyata jaraknya cukup jauh. Karena itu, sekolah tersebut belum bisa dilayani oleh dapur SPPG Kampung 4,” ungkapnya.
Meski demikian, Dewi memastikan ke depan akan ada dapur SPPG baru yang disiapkan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang saat ini belum terlayani, termasuk wilayah pesisir. (SL)
Discussion about this post