KALTARAUPDATE.COM, TARAKAN – Puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan menjalani Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Rabu (11/11/2026).
Sidang tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pelaksanaan program pembinaan, khususnya pemenuhan hak warga binaan melalui program asimilasi dan integrasi, berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan yang berlangsung di ruang kunjungan serbaguna itu dipimpin Ketua Tim TPP, didampingi anggota tim serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Tarakan.
Pelaksanaan sidang juga melibatkan pihak keluarga warga binaan. Sementara itu, jajaran bidang pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur turut mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sidang kali ini, terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Pertama, rencana pelaksanaan program asimilasi dalam dan luar tembok bagi 10 orang warga binaan.
Kedua, program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) dengan jumlah 39 orang.
Selanjutnya, pembahasan terkait Izin Luar Biasa (ILB) untuk keperluan pengobatan medis bagi 46 orang warga binaan.
Sekretaris TPP Lapas Kelas IIA Tarakan, Awaluddin, menerangkan bahwa sidang TPP merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Dalam prosesnya, pelaksanaan sidang tidak hanya melibatkan petugas pemasyarakatan, tetapi juga Kanwil Ditjenpas Kaltim, warga binaan hingga masyarakat, khususnya keluarga warga binaan.
“Agenda Sidang TPP hari ini, adalah pembahasan terkait rencana program Asimilasi, Integrasi dan ILB yang salah satu syarat terpenuhinya program tersebut adalah Sidang TPP. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh program pembinaan dapat berjalan profesional, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga memberikan kesempatan untuk melibatkan masyarakat umum dalam hal ini keluarga WBP untuk melihat langsung rangkaian proses pemenuhan hak Narapidana. Semoga seluruh program dapat berjalan dengan lancar dan sukses”, terang Awal.
Awaluddin menambahkan, pelaksanaan Sidang TPP juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa TPP merupakan tim yang dibentuk di lingkungan Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Bapas.
Tim tersebut memiliki tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan mengenai tahapan, program serta evaluasi pembinaan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.
Melalui mekanisme sidang ini, setiap rencana pemberian program asimilasi, integrasi maupun izin luar biasa dapat dibahas dan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan keluarga dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari keterbukaan proses pemenuhan hak warga binaan, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
Dengan demikian, pelaksanaan Sidang TPP diharapkan mampu mendukung proses pembinaan yang profesional, transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap program berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Discussion about this post