KALTARAUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menilai pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 bukan hanya sebatas mendistribusikan uang rupiah layak edar ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., saat mewakili Gubernur Kalimantan Utara pada pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara bersama Kodaeral XIII Koarmada II di Kota Tarakan.
Menurut Sapi’i, kegiatan tersebut mencerminkan sinergi antarlembaga negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan.
“Ekspedisi Rupiah Berdaulat bukan sekadar agenda distribusi uang rupiah layak edar, tetapi juga merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong antar lembaga dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan ekspedisi tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengelola seluruh siklus pengedaran rupiah, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan hingga pemusnahan uang yang tidak layak edar.
Melalui mandat tersebut, Bank Indonesia bertanggung jawab memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, serta dalam kondisi layak digunakan masyarakat.
“Untuk itu saya sangat mengapresiasi atas terlaksananya Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang kembali dilaksanakan pada tahun ini,” katanya.
Sapi’i menegaskan, penggunaan rupiah di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi simbol penting bagi eksistensi negara.
Menurutnya, rupiah memiliki nilai historis karena lahir dari perjuangan bangsa sekaligus menjadi identitas nasional yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia.
“Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga merupakan simbol identitas nasional, pemersatu bangsa, serta cerminan kedaulatan ekonomi Indonesia. Kehadiran rupiah menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara,” tuturnya.
Karena itu, menjaga keberadaan rupiah hingga ke wilayah-wilayah terluar sama artinya dengan menjaga martabat bangsa dan memperkuat rasa cinta tanah air.
“Menjaga eksistensi rupiah berarti menjaga martabat bangsa, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air,” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Sapi’i juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Menurutnya, letak geografis tersebut membuat Kaltara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebagai provinsi yang berada di garis depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan bangsa,” katanya.
Ia mengatakan, wilayah perbatasan tidak hanya menjadi benteng pertahanan negara, tetapi juga menjadi kawasan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama lintas batas.
Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
“Kehadiran rupiah hingga ke wilayah perbatasan, terpencil, dan pulau-pulau terluar merupakan bukti nyata hadirnya negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat persatuan, menjaga stabilitas ekonomi, dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di Bumi Benuanta,” ujarnya.
Sapi’i menilai Ekspedisi Rupiah Berdaulat juga memiliki makna penting dari sisi pertahanan negara.
Kolaborasi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dinilai memperlihatkan bahwa negara hadir secara utuh, tidak hanya melalui pelayanan ekonomi, tetapi juga melalui pengamanan wilayah perbatasan.
“Kehadiran Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut dalam kegiatan ini membawa pesan yang sangat kuat bahwa negara senantiasa hadir melayani seluruh rakyat hingga ke pelosok negeri, termasuk di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, serta kawasan perairan strategis,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui pengerahan kapal perang TNI Angkatan Laut, negara menunjukkan kesiapannya menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman sekaligus mempertegas eksistensi Indonesia di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, Bank Indonesia menjalankan peran menjaga kedaulatan ekonomi melalui penyediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat.
“Rupiah bukan sekadar alat transaksi, melainkan simbol persatuan, identitas, dan martabat bangsa,” tegasnya.
Sapi’i berharap kehadiran Ekspedisi Rupiah Berdaulat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan rupiah dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama di kawasan perbatasan yang bersinggungan dengan negara lain.
Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut atas konsistensi penyelenggaraan program tersebut.
Ekspedisi yang berlangsung 14 hingga 20 Juli 2026 menggunakan KRI Ajak-653 akan menjangkau Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Teluk Sulaiman, dan Pulau Derawan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdepan Kalimantan Utara.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atas terselenggaranya Ekspedisi Rupiah Berdaulat Tahun 2026,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post