KALTARAUPDATE.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran di wilayah perbatasan. Terbaru, BI bersama Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan Soft Launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS di Pelabuhan Malinau, Selasa (21/7/2026).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Agus Taufik mengatakan peluncuran tersebut menjadi momentum pertamanya bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Malinau setelah resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Kaltara.
Diketahui, Agus Taufik baru menjabat dua pekan sebagai Kepala KPwBI Kaltara menggantikan pimpinan sebelumnya, Hasiando Ginsar Manik.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, Forkopimda dan seluruh perbankan yang selama ini konsisten mendukung percepatan digitalisasi transaksi di daerah.
“Tentunya acara ini tidak dapat berlangsung dengan lancar tanpa sinergi dukungan dari Pemerintah Kabupaten Malinau beserta Forkopimda dan rekan-rekan perbankan yang telah secara terus konsisten mendukung pelaksanaan transaksi digital, khususnya di Kabupaten Malinau,” ujarnya.
Agus menjelaskan, Pelabuhan Siap QRIS merupakan program digitalisasi BI Kaltara yang berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mentransformasi ekosistem transaksi di kawasan pelabuhan menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif melalui sistem pembayaran berbasis QRIS.
Ia mengungkapkan, inisiatif tersebut telah dimulai sejak peluncuran program GGPort bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara pada September 2025 melalui penyediaan QRIS oleh Bank Kaltimtara sebagai kanal pembayaran retribusi kepelabuhanan.
“Selain di pelabuhan, di beberapa daerah juga ada penggunaan QRIS di berbagai moda transportasi, dari darat kemudian di udara termasuk di perairan dan di laut,” jelasnya.
Menurut Agus, penguatan program kemudian dilakukan melalui High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara. Dalam forum tersebut seluruh pimpinan daerah di Kaltara sepakat menyediakan alternatif pembayaran non-tunai di kawasan pelabuhan, baik untuk pembelian tiket penumpang maupun transaksi pendukung lainnya.
Ia memaparkan, implementasi Pelabuhan Siap QRIS dimulai melalui soft launching Pelabuhan Tengkayu I pada Desember 2025, dilanjutkan Pelabuhan Kayan II Kabupaten Bulungan pada April 2026, serta Pelabuhan Long Nawang Kabupaten Malinau pada Mei 2026.
“Sehingga Pelabuhan Speedboat Malinau ini menjadi pelabuhan yang siap menerima transaksi QRIS keempat di Kalimantan Utara,” katanya.
Pada implementasinya, Pelabuhan Malinau Siap QRIS melibatkan agen tiket dan operator speedboat sebagai pelaku utama ekosistem transaksi. Program tersebut juga didukung Bank Kaltimtara, BRI, BNI dan Bank Mandiri.
“Ke depan program ini ditargetkan dapat diperluas ke lima pelabuhan Siap QRIS lainnya,” ujar Agus.
Sementara itu, Bupati Malinau Wempi W Mawa menyambut baik kehadiran Kepala Perwakilan BI Kaltara yang baru sekaligus pelaksanaan soft launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS.
“Selamat datang Pak di Bumi Intimung, Kabupaten Malinau. Kehadiran Bapak juga tambah membawa berkah bagi Bumi Intimung yang sama-sama kita cintai,” ucapnya.
Dalam sambutannya, Wempi menilai digitalisasi pembayaran merupakan langkah menuju pelayanan publik yang modern, praktis dan efisien.
“Hari ini atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan apresiasi atas terlaksananya soft launching QRIS secara khusus pelayanan yang segera akan di-launching. Di-launching untuk dimulainya digitalisasi modern, praktis, efisien, yang akan mempermudah dalam semua bentuk pelayanan yang dibutuhkan hampir setiap saat hari ini,” katanya.
Ia menuturkan, telepon genggam kini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena seluruh data, kemudahan hingga pelayanan tersedia dalam satu perangkat.
“Dengan kehadiran QRIS di Malinau maka saya percaya bahwa segala hal akan lebih cepat dan lebih mudah ke depan, terutama bagi masyarakat pengguna jasa transportasi sungai,” ujarnya.
Wempi mengakui dirinya sempat mengalami kesulitan mengikuti perkembangan teknologi digital. Namun menurutnya, seluruh masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
“Dulu saya termasuk gaptek. Karena di mana-mana semua sudah digitalisasi, senang tidak senang kita juga harus menyesuaikan dengan situasi perkembangan hari ini,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi yang terus berkembang juga sejalan dengan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Malinau, yakni Smart Government, yang mengintegrasikan berbagai layanan publik melalui satu sistem data.
“Pemerintah daerah Kabupaten Malinau juga memiliki salah satu program dari lima program yang kami miliki yaitu program Smart Government, yang bagaimana seluruh bentuk pelayanan masyarakat juga dapat terakses melalui satu pintu. Semua bentuk sajian apapun yang akan kita kerjakan di Kabupaten Malinau akan dapat diakses dengan cepat melalui satu data,” jelasnya.
Melalui penerapan QRIS di Pelabuhan Malinau, Wempi berharap digitalisasi pembayaran tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sungai, tetapi juga menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap sekali lagi ini bisa membawa efek baru dalam mendorong pertumbuhan kecepatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan secara khusus bagi pelayanan publik yang kita lakukan bersama-sama bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Bukan hanya pada bidang transportasi maupun pada bidang-bidang yang lain,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post