Digitalisasi Pembayaran KPwBI Kaltara Usung Konsep CEMUMUAH, 64 Persen Sudah Gunakan QRIS

KALTARAUPDATE.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara mencatat realisasi digitalisasi  kepelabuhanan di Kaltara terus menunjukkan perkembangan positif. Dari yang sebelumnya seluruh transaksi dilakukan secara tunai, kini mayoritas pembayaran telah beralih ke sistem non-tunai.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Agus Taufik, usai menghadiri Soft Launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS di Pelabuhan Malinau, Selasa (21/7/2026).

Agus mengatakan, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional melalui konsep CEMUMUAH, yakni cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

“Bank Indonesia tentunya sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional yang kami istilahkan CEMUMUAH, yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan handal,” katanya.

Dengan hadirnya QRIS di Pelabuhan Malinau, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran tiket speedboat maupun retribusi daerah secara non-tunai. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan memberikan kemudahan sekaligus memperkuat ekosistem keuangan digital di Kalimantan Utara.

“Dengan hadirnya QRIS di Pelabuhan Malinau diharapkan masyarakat dapat melakukan pembayaran tiket speedboat dan retribusi daerah secara non-tunai sehingga memberikan kenyamanan dan kecepatan sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan digital di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, implementasi digitalisasi pembayaran telah memberikan hasil yang positif terhadap sistem retribusi kepelabuhanan di Kalimantan Utara.

“Sebagai benchmark, hasil peningkatan retribusi kepelabuhanan dengan menggunakan QRIS ini di Kalimantan Utara menunjukkan outcome yang baik,” ucapnya.

Ia memaparkan, digitalisasi retribusi kepelabuhanan yang sebelumnya seluruhnya dilakukan secara tunai kini didominasi transaksi non-tunai.

“Digitalisasi retribusi kepelabuhanan di provinsi meningkat dari semula 100 persen tunai menjadi saat ini 64 persen menjadi non-tunai yang terdiri dari 64 persen QRIS dan 36 persen melalui transfer atau teller,” jelas Agus.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), khususnya untuk meningkatkan penerimaan asli daerah dari sektor retribusi.

“Hal ini tentunya menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga semakin kuat dalam rangka tentunya mendukung sumber pendapatan asli daerah terutama dari retribusi,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, serta seluruh perbankan yang telah mendukung implementasi digitalisasi di sektor transportasi.

“Kami mengapresiasi kolaborasi yang sangat baik ini antara Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau beserta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan inisiatif ini,” ujarnya.

Usai kegiatan, Agus kembali menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran di sektor pelayanan publik merupakan hasil sinergi pemerintah daerah dan perbankan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang telah mendukung terlaksananya digitalisasi di sektor transportasi bersama juga teman-teman perbankan. Ini merupakan sinergi yang baik dalam rangka memberikan layanan publik kepada masyarakat yang semakin baik, semakin cepat, semakin efisien dengan pembelian ticketing secara digital melalui QRIS,” katanya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi pembayaran di sektor pelayanan publik di Kalimantan Utara yang sebelumnya sepenuhnya dilakukan secara tunai kini didominasi kanal digital.

“Berdasarkan data yang kami peroleh se-Kalimantan Utara, di sektor-sektor publik yang tadinya 100 persen secara tunai pembayaran, sekarang 65 persen sudah menggunakan transaksi QRIS. Tiga puluh lima persen di antaranya sudah juga non-tunai yaitu melakukan pembayaran melalui teller atau ATM,” jelasnya.

Agus menilai kondisi tersebut menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital semakin baik. Selain itu, pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah juga terus berkembang.

“Itu menunjukkan bahwa Kalimantan Utara dan khususnya Malinau, akseptasi digital oleh masyarakat kemudian pemberian layanan publik oleh pemerintah daerah juga semakin maju. Dan ini juga terindikasi dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Malinau berada pada level tertinggi yaitu level digital,” ungkapnya.

Meski demikian, Bank Indonesia tetap mengakomodasi berbagai pilihan kanal pembayaran bagi masyarakat. Agus mengatakan masih ada sebagian kelompok masyarakat yang lebih nyaman menggunakan layanan perbankan konvensional. Ada beberapa kelompok masyarakat, terutama generasi muda, lebih familiar menggunakan handphone dan berbagai aplikasi sehingga menggunakan QRIS.

” Tapi ada beberapa kelompok masyarakat terutama yang sudah senior masih nyaman menggunakan transaksi melalui perbankan, melalui teller atau mungkin kebiasaan menggunakan ATM. Itu tetap kita akomodir sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran,” pungkasnya.(SL)