KALTARAUPDATE.COM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Agus Taufik, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Menurutnya, capaian digitalisasi transaksi pemerintah di Kota Tarakan terus menunjukkan perkembangan positif, meski masih terdapat sejumlah sektor yang perlu dioptimalkan.
Hal tersebut disampaikan Agus Taufik saat memberikan sambutan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tarakan Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran SP2D Online serta pemberian apresiasi kepada pelaku usaha dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap penguatan ekosistem ETPD.
Kegiatan berlangsung di Gedung KPwBI Kaltara Kota Tarakan, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Agus memperkenalkan diri sebagai Kepala Perwakilan BI Kaltara yang baru bertugas sekitar tiga pekan. Ia mengaku bersyukur dapat segera menjalin komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Tarakan.
“Kurang lebih saya baru tiga minggu di sini. Alhamdulillah baru bisa beraudiensi dengan Pak Wali kemarin. Sebagai warga baru tentunya kami harus kulonuwun kepada yang memiliki Kota Tarakan, Pak Wali beserta jajaran. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi Tarakan dan umumnya bagi Kalimantan Utara,” kata Agus.
Ia menilai sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui transformasi digital.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis Bank Indonesia dalam rangka terus memperkuat pembangunan ekonomi daerah, khususnya terkait digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk sistem pembayaran yang semakin ke sini semakin terus mengalami kemajuan yang luar biasa,” ujarnya.
Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tarakan sebagai Ketua TP2DD beserta seluruh anggota TP2DD, Bankaltimtara dan para pemangku kepentingan lainnya yang dinilai konsisten mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pemerintah Kota Tarakan selaku Ketua TP2DD Kota Tarakan, seluruh anggota TP2DD termasuk Bankaltimtara, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi dan berkomitmen dalam mendorong percepatan implementasi ETPD di Kota Tarakan,” tuturnya.
Dalam paparannya, Agus mengungkapkan implementasi digitalisasi pada sektor pajak daerah telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari enam jenis pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Tarakan, empat di antaranya telah sepenuhnya menggunakan pembayaran digital.
“Implementasi digitalisasi pada pajak daerah telah menunjukkan capaian yang sangat baik. Sebanyak empat dari enam jenis pajak yang terealisasi telah mencapai 100 persen pembayaran digital,” ungkapnya.
Meski demikian, dua jenis pajak lainnya masih didominasi mekanisme pembayaran semi digital sehingga menjadi ruang perbaikan ke depan.
“Sementara PBB dan BPHTB masih didominasi pembayaran semidigital, seperti pembayaran melalui loket bank, teller dan sebagainya. Sehingga barangkali ini masih terdapat ruang untuk migrasi menuju pembayaran digital secara penuh,” jelasnya.
Berbeda dengan sektor pajak, Agus mengatakan tingkat digitalisasi pada retribusi daerah masih cukup beragam. Beberapa jenis layanan telah berhasil menerapkan transaksi digital secara dominan, namun sebagian lainnya masih mengandalkan pembayaran tunai.
Ia mencontohkan pembayaran parkir di tepi jalan umum telah mencapai 100 persen digital, sementara pemanfaatan aset daerah sudah sekitar 78 persen menggunakan transaksi digital.
Di sisi lain, layanan seperti retribusi pasar, tempat khusus parkir di luar badan jalan, jasa kepelabuhanan hingga pelayanan kebersihan masih didominasi pembayaran secara tunai.
“Secara keseluruhan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kota Tarakan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan adopsi kanal digital khususnya pada sektor retribusi. Ini barangkali menjadi fokus bersama TP2DD dalam memperluas implementasi kanal pembayaran digital, termasuk QRIS pada periode-periode berikutnya,” katanya.
Selain memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen transaksi belanja pemerintah.
Menurut Agus, penggunaan KKPD menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Championship TP2DD yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat.
“Tadi disebutkan sekitar Rp140 sekian juta transaksi penggunaan belanja ritel pemerintah daerah. Kami harapkan ke depan terus dioptimalkan karena penggunaan KKI menjadi salah satu indikator penilaian Championship TP2DD yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” ujarnya.
Ia mengungkapkan sepanjang 2025 penggunaan KKPD oleh Pemerintah Kota Tarakan baru mencapai sekitar Rp128 juta atau setara 4,04 persen dari total penggunaan KKPD di Kalimantan Utara.
Angka tersebut dinilai masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan agar selaras dengan kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan KKPD dalam belanja daerah.
“Masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penggunaan KKPD. Sesuai ketentuan Permendagri, sekitar 40 persen uang persediaan diharapkan menggunakan KKI atau KKPD. Oleh karena itu tentunya diperlukan komitmen bersama seluruh OPD agar pemanfaatan KKI dan KKPD semakin ditingkatkan,” tegas Agus.
Di akhir sambutannya, Agus menyampaikan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara juga akan menyerahkan dua program flagship sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional 2026 yang rencananya digelar di Kota Tarakan.
Ia berharap berbagai upaya tersebut semakin memperkuat ekosistem pembayaran digital, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di Kota Tarakan maupun Kalimantan Utara secara berkelanjutan. (SL)
Discussion about this post