KALTARAUPDATE.COM – Transformasi digital dalam sistem pembayaran daerah di Kota Tarakan terus menunjukkan perkembangan positif. Bank Indonesia mencatat transaksi non tunai kini menjadi metode pembayaran utama untuk pajak maupun retribusi daerah, sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan dominasi pembayaran digital menjadi bukti bahwa masyarakat semakin menerima layanan transaksi elektronik yang telah disediakan pemerintah daerah.
Menurutnya, capaian tersebut juga sejalan dengan posisi Kota Tarakan yang telah berada pada level digital atau tingkat tertinggi dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Kalau kita melihat komposisi kanal pembayaran, transaksi non tunai telah menjadi metode pembayaran utama di Kota Tarakan. Ini kami pikir menjadi salah satu indikator yang baik sejalan dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, di mana Kota Tarakan berada pada level tertinggi atau level digital,” kata Agus.
Ia menjelaskan, tingginya penggunaan transaksi digital menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan layanan yang disiapkan pemerintah daerah.
Bank Indonesia mencatat kanal internet banking, mobile banking dan SMS banking kini mendominasi pembayaran pajak daerah sebesar 91,50 persen. Sementara pada pembayaran retribusi daerah, ketiga kanal tersebut telah mencapai 75,37 persen dari total transaksi.
“Ada kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah bisa menyediakan. Kita lihat misalnya pengguna kanal internet banking, mobile banking dan SMS banking mendominasi kurang lebih 91,50 persen transaksi pajak daerah dan 75,37 persen transaksi retribusi daerah,” ujarnya.
Agus menilai perkembangan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan keuangan digital, terutama dari kalangan generasi milenial dan Generasi Z.
Menurutnya, kelompok usia produktif kini semakin akrab dengan berbagai instrumen pembayaran elektronik sehingga mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah.
“Hal ini mencerminkan semakin kuatnya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat. Saya pikir di Kota Tarakan semakin banyak generasi milenial dan generasi Z yang sangat melek dengan instrumen-instrumen digital termasuk pada sistem pembayaran,” katanya.
Pada sektor pajak daerah, Agus menyebut implementasi elektronifikasi telah berjalan optimal. Seluruh jenis pembayaran pajak daerah kini telah dilakukan melalui kanal non tunai sehingga tingkat digitalisasinya telah mencapai 100 persen.
“Di sisi pajak daerah, implementasi elektronifikasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Seluruh penerimaan pajak telah dilakukan melalui kanal non tunai atau 100 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari internet, mobile dan SMS banking,” jelasnya.
Meski demikian, Bank Indonesia masih melihat peluang besar untuk meningkatkan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Saat ini, kontribusi pembayaran pajak melalui QRIS baru mencapai 2,19 persen.
“Sementara QRIS masih perlu ditingkatkan dengan kontribusi saat ini sebesar 2,19 persen. Sama-sama digital, internet, mobile dan SMS banking juga digital, QRIS juga digital. Tetapi sekarang kita sedang mendorong bagaimana optimalisasi kanal pembayaran melalui QRIS terus ditingkatkan termasuk pada aspek pendapatan yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah,” tuturnya.
Agus menambahkan, kondisi serupa juga terlihat pada pembayaran retribusi daerah. Walaupun kanal digital telah mendominasi transaksi, sebagian masyarakat masih menggunakan pembayaran secara tunai.
Ia mencatat internet banking, mobile banking dan SMS banking telah menyumbang 75,37 persen pembayaran retribusi daerah, sedangkan QRIS memberikan kontribusi sebesar 14,73 persen. Sisanya masih dilakukan melalui metode pembayaran konvensional.
“Sementara itu pada retribusi daerah masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan digitalisasi pembayaran. Meskipun kanal digital telah mendominasi melalui internet, mobile dan SMS banking sebesar 75,37 persen serta QRIS telah berkontribusi 14,73 persen, selebihnya masih dilakukan melalui kanal konvensional atau tunai,” ujarnya.
Karena itu, Bank Indonesia mengajak seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk terus memperluas penggunaan QRIS dalam layanan pemerintah daerah.
Menurut Agus, QRIS memiliki keunggulan karena dapat digunakan oleh seluruh aplikasi pembayaran, baik yang diterbitkan bank maupun lembaga nonbank, sehingga lebih mudah diakses masyarakat.
“Hal ini menjadi peluang bagi kita semua di TP2DD untuk terus memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, khususnya QRIS yang menawarkan integrasi yang mudah untuk layanan retribusi daerah. Kalau internet banking atau mobile banking hanya bisa dilakukan melalui kanal bank yang bersangkutan, tetapi dengan QRIS masyarakat bisa membayar melalui bank maupun nonbank, seperti GoPay, OVO, DANA dan kanal pembayaran digital lainnya,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post