KALTARAUPDATE.COM – Upaya digitalisasi pembayaran di Kalimantan Utara terus diperluas. Setelah mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sektor pelabuhan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Utara kini mulai menyasar pembayaran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga sistem parkir di Kota Tarakan.
Kepala KPw BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik mengatakan, perluasan penggunaan QRIS dilakukan seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital masyarakat di Kaltara. Menurutnya, masih ada sejumlah SPBU di Tarakan yang belum menerima pembayaran melalui QRIS.
Karena itu, BI Kaltara akan mendorong percepatan implementasi sistem pembayaran digital tersebut.
“Selain pelabuhan kita juga menyasar khususnya yang kita amati di Kota Tarakan ini ada SPBU. Mungkin di Bulungan sudah ada yang menggunakan QRIS, tapi di Tarakan ada beberapa belum dan ini akan kita pastikan mereka bisa menerima pembayaran menggunakan QRIS,” ujar Hasiando.
Ia menjelaskan, penerapan pembayaran digital di SPBU sebenarnya bukan hal baru. Di sejumlah kota besar seperti Jakarta, transaksi menggunakan QRIS di SPBU telah diterapkan. Meski demikian, penerapan QRIS di area SPBU masih kerap dikaitkan dengan aturan pembatasan penggunaan telepon genggam demi faktor keselamatan.
Menanggapi hal itu, Hasiando memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait skema penerapannya.
“Menurut saya itu tetap aman karena kami berkoordinasi dengan Pertamina, dengan pimpinan Pertamina Patra Niaga dan beliau juga setuju bahwa digitalisasi juga harus ada di SPBU kita, khususnya di Kota Tarakan,” katanya.
Tak hanya SPBU, BI Kaltara juga mulai membidik sektor perparkiran sebagai target digitalisasi pembayaran berikutnya.
Sistem pembayaran parkir non tunai dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir.
“Perparkiran juga menjadi target kita untuk digitalisasi pembayaran parkir, salah satunya dengan QRIS,” ungkapnya.
Ia mengatakan, penggunaan QRIS saat ini semakin praktis dan cepat karena masyarakat tidak perlu lagi melakukan login aplikasi mobile banking saat bertransaksi.
“Sekarang kan pakai QRIS, tidak perlu login, cukup tahu password QRIS-nya jadi cepat pembayarannya,” jelasnya.
Terkait teknis penerapan di lapangan, BI Kaltara masih membuka beberapa opsi. Mulai dari penggunaan barcode milik petugas parkir hingga penyediaan alat pemindai QRIS di pintu masuk atau loket parkir.
“Yang ideal tentunya di loketnya itu. Pembayaran dengan QRIS bisa kita praktekkan sebagai alternatif untuk mengurangi pembayaran cash,” ujarnya.
Menurut Hasiando, transaksi non tunai juga dinilai mampu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan parkir karena seluruh transaksi tercatat secara digital.
“Kalau cash kan bisa nanti uangnya tidak tersalurkan ke pemiliknya dan seterusnya. Tapi kalau dengan QRIS lebih jelas, bisa di loket atau petugas parkirnya juga boleh, atau dengan e-money juga bagus,” tambahnya.
Lebih jauh, digitalisasi sistem parkir diharapkan mampu mengurangi praktik parkir liar dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Pembayaran parkirnya juga lebih tepat sasaran sehingga nanti menjadi pendapatan asli daerah. Tapi tentu harus koordinasi dengan Pemkot Tarakan,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post