KALTARAUPDATE.COM – Penguatan ekosistem halal di Kota Tarakan tak lagi sekadar wacana. Sinergi antara Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan kini diarahkan pada satu fokus utama: mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar mampu menembus pasar modern hingga ekspor.
Kepala KPw BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, menegaskan bahwa dukungan terhadap sertifikasi halal sebenarnya sudah berjalan.
Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian Kalimantan Utara Sharia Festival (Khasafa) 2026 yang saat ini memasuki tahap “Road to Khasafa”.
“Yang disampaikan Pak Wali Kota itu sejalan dengan program kami. Di BI, kami sudah membantu UMKM mulai dari pelatihan hingga proses mendapatkan sertifikasi halal. Jadi ini bukan hal baru, tinggal kita perkuat sinerginya,” ujarnya.
Menurut Hasiando, BI Kaltara tidak hanya menghadirkan festival atau bazar, tetapi juga menyiapkan dukungan konkret, termasuk dari sisi penganggaran untuk pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal.
Ia menilai, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar jumlah UMKM yang dibantu, melainkan koordinasi lintas instansi agar program tidak tumpang tindih dan hasilnya terukur.
“Harapannya masing-masing pihak bisa berperan sesuai porsinya. Ada yang kuat di pelatihan, ada yang bisa bantu pembiayaan sertifikasi. Kalau ini dipetakan dengan baik, hasilnya akan lebih maksimal,” jelasnya.
Hasiando juga menekankan pentingnya data terintegrasi agar setiap periode dapat diketahui capaian jumlah UMKM yang berhasil mengantongi sertifikat halal. Dengan begitu, kolaborasi antara BI, pemda, dan perbankan bisa lebih terarah.
Baik BI Kaltara maupun Pemkot Tarakan sepakat, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jaminan kualitas produk dari sisi kehalalan dan kesehatan. Selain itu, penguatan literasi digital juga dinilai penting agar UMKM mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional bahkan global.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, keduanya optimistis Tarakan bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi syariah di Kalimantan Utara.
“Prinsipnya kita siap memperkuat sinergi. Targetnya jelas, UMKM kita semakin siap bersaing dan masuk pasar yang lebih luas,” tutup Hasiando.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan, Khairul, secara terbuka mengakui bahwa biaya sertifikasi halal masih menjadi kendala serius bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, pemerintah daerah memang mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk membantu proses sertifikasi, namun jumlahnya sangat terbatas.
“Setiap tahun kita bantu, tapi hanya beberapa UMKM saja yang bisa terfasilitasi. Sementara kebutuhan di lapangan jauh lebih banyak,” ungkapnya.
Khairul menjelaskan, sertifikasi halal kini menjadi syarat penting untuk menembus pasar ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Pemkot Tarakan bahkan telah mendorong agar 30 persen produk di ritel modern diisi UMKM lokal. Namun, syarat administrasi seperti IRTP dan sertifikasi halal kerap menjadi penghambat.
“IRTP bisa kita bantu dari pemerintah daerah. Tapi sertifikasi halal harus melalui lembaga resmi dan ada biayanya. Ini yang memberatkan pelaku usaha kecil,” katanya.
Ia menyebut biaya pengurusan sertifikasi halal bisa mencapai jutaan rupiah, termasuk uji laboratorium dan proses administrasi. Bagi UMKM dengan perputaran modal terbatas, angka tersebut cukup besar.
Karena itu, Khairul berharap ada keterlibatan lebih luas dari perbankan maupun perusahaan melalui skema CSR untuk membantu pembiayaan sertifikasi halal.
“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, tidak bisa hanya dengan teori. Harus ada dukungan nyata. Kita dorong bersama-sama, pemerintah daerah, BI, perbankan, dan semua stakeholder,” tegasnya. (SL)
Discussion about this post