KALTARAUPDATE.COM– Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat mitra ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan di Gedung Gadis, Senin (3/2/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan realisasi program Musrenbang dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang akan berjalan pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan pentingnya manajemen waktu yang lebih baik agar pelaksanaan kegiatan tidak lagi mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya.
“Hari ini kita rapat mitra membahas kegiatan Musrenbang dan pokir 2026. Sama seperti di Dinas PU kemarin, kami mengharapkan manajemen waktu yang lebih baik supaya pelaksanaan kegiatan bisa maksimal,” ujar Randy.
Soroti Kesiapan Konsultan
Randy menekankan, dengan banyaknya paket pekerjaan di Perkim, kesiapan konsultan perencana menjadi hal krusial. Ia berharap konsultan dapat menambah sumber daya manusia (SDM) agar perencanaan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Paketnya banyak. Jangan sampai waktu perencanaannya kalang kabut dan akhirnya hasil di lapangan tidak maksimal. Kita minta konsultan lebih siap, kalau perlu tambah SDM,” tegasnya.
Di tahun 2026, Perkim menangani sekitar 295 kegiatan yang mayoritas berfokus pada pembangunan dan semenisasi jalan lingkungan, baik dari usulan Musrenbang maupun pokir DPRD.
Meski nilai tiap paket relatif kecil (PL), Randy menyebut dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Memang nilainya tidak besar, tapi langsung menyentuh lingkungan permukiman. Selain memperbaiki infrastruktur, ini juga mengakomodir kontraktor kecil dan tukang lokal. Perputaran ekonomi di situ cukup terasa,” jelasnya.
29 Program Bedah Rumah
Selain jalan lingkungan, Perkim juga menjalankan sekitar 29 program bedah rumah di tahun ini. Setiap unit rumah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp20 juta, dengan rincian kurang lebih Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Randy menyebut daftar penerima sudah tersedia di dinas, termasuk warga yang terdampak musibah beberapa waktu lalu.
“Itu sudah ada datanya di dinas. Termasuk beberapa yang terdampak musibah sebelumnya,” katanya.
Target Mulai Mei, Selesai Juli
Terkait kendala tahun sebelumnya, Randy menilai faktor waktu menjadi persoalan utama. Transisi aturan dari pusat serta proses administrasi DPA yang berbelit berdampak pada lambatnya pelaksanaan di lapangan.
Namun untuk 2026, ia optimistis perencanaan lebih matang karena sejak awal tahun anggaran sudah dalam kondisi lebih jelas.
“Kalau bisa paling lambat bulan Mei sudah mulai pekerjaan PL. Targetnya Juli sudah selesai untuk APBD murni. Jadi saat masuk APBD perubahan, sekitar Oktober kegiatan berikutnya sudah bisa jalan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, perencanaan bisa lebih matang, pengawasan lebih optimal, dan hasil pekerjaan pun lebih maksimal.
“Harapan kita sederhana, pekerjaan tepat waktu dan kualitasnya bagus. Karena ini langsung menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post