KALTARAUPDATE.COM– Persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tarakan menjadi perhatian serius DPRD Tarakan. Komisi II bahkan langsung turun lapangan guna memastikan standar kelayakan operasional tetap terpenuhi di tengah penutupan sejumlah dapur.
Dipimpin Ketua Komisi II, Simon Patino, rombongan melakukan peninjauan ke beberapa dapur SPPG yang masih beroperasi, Kamis (2/4/2026) kemarin.
Tiga lokasi yang dikunjungi berada di Karang Anyar Pantai, Pamusian, dan Gunung Lingkas.
Dalam kunjungan tersebut, perhatian utama tertuju pada sistem IPAL yang dinilai krusial untuk keberlanjutan operasional dapur, terlebih setelah adanya penutupan sejumlah titik layanan.
“Kami tidak dalam posisi menilai layak atau tidak, tetapi kami mendorong agar instansi teknis segera turun melakukan pengecekan,” ujar Simon.
Ia menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan agar segera melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi IPAL di dapur-dapur SPPG, termasuk yang sebelumnya dihentikan operasionalnya.
Selain persoalan limbah, Komisi II juga menyoroti belum adanya standar baku terkait IPAL dari pihak terkait program. Hal ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.
Tak hanya itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya penggunaan bahan baku lokal dalam penyusunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penegasan alur pelaporan yang harus dipatuhi oleh setiap dapur SPPG.
“Hasil evaluasi kami, masih ada dapur yang belum memahami pola pelaporan dan SOP yang sudah disepakati sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keseragaman informasi menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, termasuk meminimalisasi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
“Jangan sampai satu kesalahan berdampak luas ke dapur lainnya. Ini yang ingin kita cegah,” tegasnya.
Terkait jumlah dapur yang terdampak penutupan, pihaknya mengaku masih menunggu data pasti. Namun yang menjadi prioritas saat ini adalah memastikan layanan program tetap berjalan dan dapat dinikmati masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
Komisi II berharap, dengan percepatan koordinasi bersama DLH, dapur SPPG yang sempat dihentikan operasionalnya dapat segera dievaluasi dan dibuka kembali apabila telah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Yang utama adalah bagaimana program ini tetap berjalan dan anak-anak bisa terus menerima manfaatnya,” pungkasnya. (Adv)
Discussion about this post