KALTARAUPDATE.COM – Rencana pembangunan pusat pemerintahan di Kota Tarakan tak sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari realisasi janji politik kepala daerah yang kini mulai mendapat pengawalan dari DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino menegaskan, lembaga legislatif akan memberikan dukungan terhadap proyek tersebut selama perencanaan dan penganggarannya disusun secara rasional dan tidak membebani keuangan daerah.
“Kalau disampaikan secara rasional, tentu kami akan menyetujui,” ujarnya.
Menurutnya, proyek dengan estimasi anggaran sekitar Rp280 miliar ini dirancang menggunakan skema bertahap selama lima tahun. Pola tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu pos anggaran lain.
DPRD juga memastikan pemerintah daerah telah melakukan kalkulasi matang terkait pembiayaan. Bahkan ditegaskan, anggaran pembangunan pusat pemerintahan tidak akan menggeser atau mengambil dari program prioritas lainnya.
“Sudah dipastikan tidak mengambil dari pos anggaran lain,” tegasnya.
Di sisi lain, proyek ini diyakini akan membawa efek berganda terhadap perekonomian. Dalam tahap awal, aktivitas pembangunan dipastikan membuka peluang kerja serta meningkatkan permintaan material konstruksi.
Sementara dalam jangka panjang, kawasan yang direncanakan berada di Tarakan Utara diproyeksikan berkembang menjadi pusat aktivitas baru seiring perpindahan aparatur sipil negara.
Kebutuhan hunian, konsumsi harian hingga layanan pendukung diperkirakan akan meningkat, seiring mulai beroperasinya pusat pemerintahan tersebut.
Tak hanya itu, ke depan lembaga legislatif juga direncanakan akan ikut berpindah ke kawasan tersebut, meski untuk tahap awal pemindahan difokuskan pada kantor-kantor pemerintahan terlebih dahulu.
Dengan skema pembangunan bertahap dan pengawasan DPRD, proyek ini diharapkan tak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Tarakan. (Adv)
Discussion about this post