KALTARAUPDATE.COM – Segmen kelima debat perdana Paslon Kharisma, menjawab dua pertanyaan yang berasal dari masyarakat Kota Tarakan.
Pertanyaan pertama berkaitan dengan strategi membantu keluarga kelas ekonomi menengah agar tetap survive dan naik kelas di tengah gaji pas-pasan dan sulit mendapat bantuan pemerintah.
Menjawab dari sisi strategi kata Khairul, pertama harus melihat apakah pekerja sektor formal atau informal. Tentu harus melihat kebutuhan.
Dalam hal ini, sektor formal ada evaluasi Upah Minimum Kota agar sesuai kebutuhan dan inflasi.
“Jika tidak punya pekerjaan sektor formal, maka di sektor informal ada bantuan misalnya langsung dari pemerintah misalnya ada usaha mikro kecil ya kita bantu,” ungkap Khairul.
Salah satunya lewat permodalan dana bergulir. Membantu UMKM salah satunya sebagaimana visi misi yang sudah dicanangkan.
” Jika sudah naik kelas, maka dialihkan kepada yang lain. Bantuan dana bergulr harus diberikan kepada UMKM kita yang layak berdasarkan hasil penilaian yang serius mau berusaha. Kemudian tingkat kemahalan, bergantung inflasi dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya suplai,” ujarnya.
Sehingga suplai di Tarakan harus tetap terjaga dengan baik sehingga harga tetap dikendalikan tidak begitu mahal terjangkau masyarakat serta arus transportasi distribusi tetap dijaga.
Ibnu Saud juga menyampaikan artinya berbagai program disampaikan sesuai visi misi, Kharisma ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di Tarakan secara signifikan.
“Bagaimanapun suhu ekonomi di Kaltara bergantung pada Kota Tarakan,” terangnya.
Kemudian, pertanyaan kedua yang dirangkum dari masyarakat berkaitan dengan bagaimana paslon memastikan pemeritnahan bersih dari tindakan korupsi dari penyalahgunaan jabatan.
Khairul menjawab bahwa selama ini upaya dilakukan adalah selalu dimonitor KPK dan BPK. KPK setiap saat melalui monitoring center for prevention (MCP). Dan angka MCP di Tarakan sudah cukup bagus walaupun belum maksimal. “Kemudian dari sisi pembenahan reformasi birokrasi. Paling utama adalah mental aparatur, mental pekerja keras dan tidak korupsi. Kemudian organisasi harus bagus, tepat ukuran dan tepat fungsi serta ketiga, SOP tata laksananya apa yang dilakukan semua berstandar,” tegasnya.
Terakhir Ibnu Saud ikut menambahkan yakni paling penting secara teknis apabila semua urusan dilakukan digitalisasi maka kemungkinan untuk melakukan korupsi semakin tipis.
“Seperti disampaikan orang harus berhadapan dengan sistem,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post