KALTARAUPDATE.COM– Suasana santai di salah satu kafe di Jalan Ulin, Tanjung Selor, Jumat (8/5/2026) malam, berubah menjadi ruang diskusi serius antara mahasiswa dan jajaran kepolisian.
Dalam forum silaturahmi bersama Civitas BEM dan kelompok Cipayung Plus se-Kabupaten Bulungan, isu demokrasi, keterbukaan informasi, hingga penanganan perkara publik menjadi topik utama pembahasan.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 20.00 hingga 22.00 Wita itu dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI).
Forum tersebut menjadi wadah bertukar pandangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian terkait kondisi sosial, demokrasi, dan arah pembangunan di Kalimantan Utara.
Perwakilan PKC PMII Kaltara, Nur Ikhsan, mengatakan komunikasi terbuka antara mahasiswa dan aparat penting dijaga agar ruang demokrasi di daerah tetap sehat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus bagian dari elemen pembangunan daerah.
“Ruang komunikasi seperti ini penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara mahasiswa dan aparat, terutama dalam menjaga marwah demokrasi di daerah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pola komunikasi yang selama ini masih terbuka di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan.
“Kami bangga karena kepolisian masih membuka ruang komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Di Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan, komunikasi seperti ini rutin dilakukan bersama kelompok Cipayung maupun BEM,” katanya.
Meski demikian, PMII turut menyoroti masih adanya tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam sejumlah aksi demonstrasi di luar daerah, termasuk di Kalimantan Timur.
Nur Ikhsan berharap situasi serupa tidak terjadi di Kalimantan Utara sehingga hubungan baik mahasiswa dan aparat tetap terjaga.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Selor, Zulfikar, mengangkat persoalan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang dinilai masih sering memunculkan persoalan di lapangan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian penting yang harus diawasi bersama oleh mahasiswa.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ucapnya.
Dalam forum itu, HMI juga mempertanyakan mekanisme penyampaian aspirasi mahasiswa, apakah cukup melalui Polres Bulungan atau harus langsung ke tingkat Polda Kaltara.
Selain itu, Zulfikar menyoroti minimnya akses informasi publik terhadap sejumlah kasus yang menjadi perhatian mahasiswa.
“Seharusnya ada keterbukaan informasi terhadap penanganan perkara di Polda Kaltara. Jika tertutup, hal ini bisa menjadi bom waktu dan menciptakan citra buruk bagi institusi kepolisian,” tegasnya.
Hal senada turut disampaikan Ketua GAMKI Bulungan, Denis Yosafat. Ia menyinggung lambannya penanganan beberapa kasus yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan kasus ijazah yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum.
“Sampai hari ini kasus dugaan ijazah tersebut masih menjadi asumsi liar publik karena belum terlihat kejelasan proses hukumnya. Kami berharap perkara ini tidak selesai hanya di meja internal tanpa keterbukaan kepada masyarakat,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Intelkam Polda Kaltara, Kombes Pol. I Nyoman Mertha Dana, SIK menegaskan mahasiswa bukan lawan aparat, melainkan mitra kritis dalam mengawal pembangunan daerah dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Pihak kepolisian juga menyampaikan pesan Kapolda Kaltara bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, kritik, dan motivasi kepada masyarakat.
“Kepolisian tidak datang untuk membatasi ataupun mengamputasi gerakan mahasiswa. Kami hadir untuk mengawal kegiatan-kegiatan mahasiswa selama tidak melanggar hukum atau mengandung unsur tindak pidana,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Polda Kaltara juga menilai kondisi Kalimantan Utara yang masih berada dalam tahap pembangunan membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga mahasiswa.
“Kami berharap sinergi dengan mahasiswa tetap terjaga demi pembangunan Kalimantan Utara,” tutupnya.( SL)
Discussion about this post