KALTARAUPDATE.COM – Penambahan dua dapur SPPG yang kembali ditutup di Tarakan menambah daftar panjang jumlah dapur SPPG di Tarakan yang berhenti sementara. Terhitung sudah ada 11 dapur di Tarakan tak beroperasi pasca mendapat surat pemberhentian sementara dari BGN RI.
Dikatakan Korwil SPPG Tarakan, Dewi, terbaru dua dapur SPPG tersebut berada di Pamusian dan juga berada di Jalan Mulawarman. Penutupan disebutkan karena berkaitan IPAL.
Penutupan itu memicu sorotan serius dari Komisi II DPRD Tarakan. Bukan sekadar soal teknis, dampak paling terasa justru dialami para siswa yang kini tak lagi menerima pasokan Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menilai kondisi ini sebagai ironi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. Di saat program MBG ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi anak, justru di lapangan banyak siswa yang harus kehilangan hak tersebut akibat persoalan administratif dan teknis.
“Ini sangat disayangkan, karena lagi-lagi yang terdampak adalah anak-anak kita. Mereka yang seharusnya menerima manfaat program, justru tidak mendapatkan,” tegas Simon.
Diketahui, total dapur SPPG yang ditutup sementara kini mencapai 11 dari 24 dapur yang tersedia di Tarakan. Penutupan ini berdampak langsung pada distribusi MBG ke sejumlah sekolah yang selama ini bergantung pada dapur tersebut.
Namun, persoalan ini justru membuka pertanyaan baru. DPRD menilai belum adanya standar yang jelas dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait IPAL menjadi salah satu akar masalah.
Simon mengungkapkan, selama ini pihaknya terus mempertanyakan standar yang digunakan, namun belum mendapatkan kejelasan.
“Kita selalu tanya, apakah ada standar IPAL dari BGN, tapi sampai sekarang tidak ada. Sementara di daerah, DLH sudah punya acuan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah standar pusat dan daerah ini sinkron?” ujarnya.
Menurutnya, ketidaksinkronan tersebut berpotensi menjadi penyebab berulangnya penutupan dapur SPPG. Padahal, di sisi lain, kebutuhan siswa terhadap program MBG tidak bisa ditunda.
Komisi II DPRD Tarakan pun menegaskan akan mengambil langkah koordinasi lanjutan dengan pihak terkait, termasuk Korwil SPPG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), guna mencari titik temu atas persoalan tersebut.
“Kita ingin masalah ini segera clear. Jangan sampai berlarut-larut, karena setiap hari ada anak-anak yang kehilangan akses MBG. Ini yang harus jadi prioritas,” tegas Simon.
Ia juga menambahkan, semakin banyak dapur yang ditutup, maka semakin luas pula dampak yang dirasakan oleh sekolah-sekolah di Tarakan.
“Artinya sekolah yang tidak terlayani juga bertambah. Ini yang sangat kita sayangkan,” pungkasnya.
DPRD juga merencanakan dalam waktu dekat memanggil kembali SPPG dan juga DLH untuk mencari solusi.
Ia berharap ada solusi cepat dan konkret agar dapur SPPG bisa kembali beroperasi, sehingga program MBG dapat kembali berjalan optimal dan tepat sasaran bagi para siswa di Tarakan. (Adv)
Discussion about this post