KALTARAUPDATE.COM – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, menggelar reses di RT 10 Kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Intraca itu dihadiri para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Koperasi Merah Putih Juata Permai, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Hadir pula Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Fathur Rahman, perwakilan BPJS Kesehatan Wilmar, serta staf kepesertaan yang bertugas melakukan eksekusi data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dalam paparannya, Supa’ad menegaskan reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kewajiban konstitusional yang dibiayai oleh pajak rakyat.
“Reses itu dibiayai APBD. APBD itu dari pajak. Pajak itu dari kita semua. Jadi kalau sudah bayar pajak tapi tidak datang reses, ya rugi,” tegasnya di hadapan warga.
Supa’ad mengawali sambutannya dengan ajakan agar masyarakat tidak lagi terkotak-kotak oleh pilihan politik. Ia mengingatkan kontestasi sudah selesai dan kini saatnya bersama membangun daerah.
“Politik sudah lewat. Jangan lagi ada pasukan A atau pasukan B. Kita sama-sama bangun Tarakan,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pembentukan tim yang mendampinginya merupakan persiapan menuju kontestasi tertentu.
“Tim ini bukan untuk maju kepala daerah atau DPR RI. Ini untuk akselerasi komunikasi saya dengan masyarakat. Supaya kalau saya lupa, ada yang mengingatkan,” katanya, seraya menyebut usianya kini 57 tahun.
Dalam suasana santai namun penuh perhatian, Supa’ad juga berbicara terbuka soal praktik pembagian uang dalam politik.
“Saya tidak mau beli suara. Kalau saya berbagi, itu sedekah. Mau dipilih atau tidak, tetap sedekah. Tapi jangan dibalik, seolah-olah itu jual beli suara,” ucapnya.
Ia menyindir politisi yang hanya muncul lima tahun sekali dan sulit dihubungi setelah terpilih.
“Kalau ditelepon tidak angkat, di-WA tidak balas, itu yang bikin masyarakat antipati. Pelan-pelan kita ubah,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, Supa’ad sengaja menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar warga mendapat pemahaman langsung terkait perlindungan sosial.
Ia menekankan pentingnya kepesertaan BPJS, baik mandiri maupun PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Kita tidak tahu kapan sakit. Kalau tidak punya BPJS, salah besar. Kesehatan itu penting. Jangan tunggu isi dompet tebal baru merasa aman,” katanya.
Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Fathur Rahman turut memberikan penjelasan teknis mengenai manfaat perlindungan bagi pekerja, termasuk sektor informal.
Sementara perwakilan BPJS Kesehatan, Wilmar, bersama staf kepesertaan melakukan pendataan serta klarifikasi data warga terkait kepesertaan aktif maupun nonaktif.
Supa’ad juga menyoroti mekanisme pengusulan pembangunan melalui Musrenbang. Ia meminta para ketua RT memastikan usulan sudah melalui prosedur administrasi sebelum diserahkan kepadanya.
“Jangan usul lewat telepon. Harus ada dokumen Musrenbang tingkat kelurahan atau kecamatan. Saya tidak mau masuk penjara gara-gara proses administrasi tidak benar,” tegasnya.
Menurutnya, dokumen resmi menjadi dasar agar aspirasi warga bisa diperjuangkan tanpa melanggar aturan.
Ia menjelaskan, keterbatasan APBD, yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, membuat perjuangan aspirasi harus realistis dan berbasis dokumen.
Dalam kesempatan itu, Supa’ad juga menyinggung pentingnya dokumentasi kegiatan melalui media sosial sebagai bentuk transparansi.
“Kalau diperiksa BPK, saya bisa tunjukkan dokumentasinya. Semua ada di Facebook, Instagram, TikTok, sampai YouTube,” ujarnya.
Ia menegaskan tak ingin hanya memasang baliho atau menggelar pertemuan formalitas tanpa substansi. Menutup paparannya, Supa’ad kembali mengingatkan bahwa reses adalah ruang “curhat” warga.
“Saya lebih suka pakai istilah curhat daripada aspirasi. Karena kalau curhat itu pakai hati. Di situ ada kejujuran,” katanya.
Reses di RT 10 Juata Permai itu pun berlangsung interaktif. Warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari jaminan sosial, kebutuhan infrastruktur lingkungan, hingga akses layanan kesehatan.
Dengan menghadirkan langsung instansi terkait, Supa’ad berharap persoalan yang muncul tak sekadar dicatat, tetapi juga langsung ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Yang penting kita sama-sama nyaman, sama-sama aman, dan semua sesuai aturan,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post