KALTARAUPDATE.COM – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., bersama Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menghadiri Forum Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari reses masa persidangan I tahun 2025–2026 yang dilaksanakan oleh Komisi V DPR RI di Provinsi Kalimantan Utara dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Oktober 2025.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Utara, anggota DPRD Kota Tarakan, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Selain itu, hadir pula mitra kerja Komisi V DPR RI, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, BMKG, BNPP/Basarnas, PT Pelindo, PT ASDP, PT PELNI, serta LPPNPI (AirNav Indonesia).
Dalam forum tersebut, masing-masing mitra kerja Komisi V DPR RI memaparkan program dan capaian yang berkaitan dengan infrastruktur, transportasi, dan pembangunan wilayah di Kalimantan Utara.
Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yang mana pada kesempatan ini Wali Kota meyampaikan kondisi Kota Tarakan serta usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang diharapkan mendapat dukungan fiskal dari pemerintah pusat sehingga pembangunan di Tarakan tidak melambat akibat adanya pemotongan transfer ke daerah.
Wali Kota Tarakan, dr.Khairul,M.Kes menyampaikan bahwa sudah ada usulan yang diajukan di momentum kunjungan DPR RI Komisi V kemarin.
Pertama, prioritas jalan nasional dimana seperti mulai dari Jalan Aji Balak sampai Jalan Aji Iskandardinata, masih membutuhkan perbaikan.
“Kedua masalah embung Sei Maya. Dimana hasil prediksi BMKG akan terjadi Elnino tentu harus punya persediaan air,” beber Khairul.
Selanjutnya, persoalan irigasi berkaitan cetak sawah. Juga jalan yang mengakses menuju lahan cetak sawah. “Itu ada kaitan dengan program swasembada pangan termasuk Asta Cita Presiden,” terangnya.
Ia melanjutkan lagi, kemudian berkaitan Sekolah Rakyat juga ikut diusulkan dan dilaporkan. “Tahun ini sudah lelang. Mungkin sudah dalam waktu dekat ada penetapan insyaAllah SR dibangun tahun ini,” jelasnya.
Selanjutnya termasuk penanganan banjir diharapkan juga pemerintah pusat bisa membantu. Dengan pemotongan dana transfer ke daerah berdampak kepada daerah. Harapannya pembangunan tidak melambat.
“Termasuk juga persoalan-persoalan yang jadi opini publik selama ini. Yang jelas ada lampu hijau semua. Semua nanti kita berharap usulan ini masuk di APBN dan alan disalurkan ke satker. Kami yang penting ada manfaat bisa diberikan ke masyarakat,” pungkasnya
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI, sekaligus sebavai Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda menyampaikan bahwa forum kunjungan kerja reses Kaltara, penting karena karena Kaltara halaman depan rumah Indonesia.
Kaltara perlu sepenuhnya disetujui berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam bentuk apapun, jembatan, jalan, perbaikan transportasi, perbaikan pelabuhan dan seterusnya ini PR belum selesai.
“Sudah masuk PR tapi belum dapat perhatian maksimal terutama dari pemerintah pusat. Maka melalui forum ini, Kaltara sebagai beranda NKRI berbatasan langsung dengan Malaysia saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama,” bebernya.
Kehadiran para mitra lanjutnya akan menjadi atensi dan apa yang belum diakomodir akan dikonsolidasikan. “Membangun Kaltara sebagai beranda depan Indonesia,” paparnya.
Tentu dalam konteks ini secara paradigmatik perlu diberi catatan penting. Bahwa penguasaan perbatasan tidak cukup berbasis teritori.
“Tapi juga berbasis kemakmuran, kesejahteraan dan perwajahan terbaik. Kita ingin di Kaltara, jadi komitmen kami juga, perlu jadi perhatian bersama di komisi V terkait infrastruktur dan transportasi,” pungkasnya. (Adv)
Discussion about this post