KALTARAUPDATE.COM, TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tarakan, Kamis (hari ini), guna memantau kesiapan pelaksanaan proyek pembangunan multiyears yang akan berjalan mulai tahun anggaran 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Tarakan Herman Hamid dan Ketua Komisi III, Randy Ramadhana Erdian.
Pertemuan ini menjadi langkah awal DPRD dalam mengawal proyek-proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah agar berjalan lebih terencana dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Randy menjelaskan, salah satu fokus utama Komisi III adalah memastikan manajemen waktu pelaksanaan proyek di tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, pada tahun anggaran 2025 banyak pekerjaan yang dikerjakan dalam waktu mepet sehingga berdampak pada kualitas hasil di lapangan.
“Kita ingin memastikan persiapan Dinas PU untuk mengawal kegiatan multiyears ini benar-benar matang. Harapan kami, manajemen waktunya bisa diperbaiki supaya progres di lapangan berjalan baik dan output-nya juga maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran Komisi III ke Dinas PU bukan semata bentuk pengawasan, melainkan juga dukungan penuh terhadap OPD yang menjadi ujung tombak pembangunan di Kota Tarakan.
“Jantung pembangunan Kota Tarakan itu ada di Dinas PU. Kami paham betul pembangunan pasti penuh tantangan dan permasalahan. Di sinilah Komisi III hadir sebagai mitra, bukan untuk membebani, tapi mengawal dan membantu,” tegas Randy.
Randy juga menyoroti kondisi keterbatasan anggaran pembangunan tahun 2026, menyusul adanya pengurangan anggaran daerah hingga hampir Rp200 miliar. Kondisi ini, menurutnya, menuntut adanya penentuan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Banyak kegiatan yang pasti dikurangi. Karena itu kami berharap wali kota bersama Dinas PU sudah menyusun prioritas pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Salah satu fokus pembangunan ke depan, lanjut Randy, adalah pengembangan pusat pemerintahan ke arah utara Kota Tarakan. Ia menilai, pembangunan di kawasan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah utara secara lebih cepat.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah mulai berjalan pembangunan Sekolah Rakyat yang sepenuhnya didanai oleh anggaran pusat (HPBN). Meski bukan menggunakan APBD, Komisi III tetap merasa perlu melakukan pengawasan terhadap progres pembangunannya.
“Walaupun dananya murni dari pusat, tetap perlu kita kawal. Setelah ini kami juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi,” ujarnya.
Terkait keterlambatan pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya, Randy menjelaskan hal itu dipengaruhi masa transisi pemerintahan pusat serta pemotongan anggaran, yang berdampak pada proses administrasi keuangan daerah, khususnya belum rampungnya DPI (Daftar Pengelolaan Anggaran).
“Selama DPI belum clear, OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan. Kita juga menghindari jangan sampai pekerjaan jalan tapi pembayarannya bermasalah,” jelasnya.
Untuk proyek pembangunan pusat pemerintahan, Randy menyebutkan total anggaran multiyears mencapai lebih dari Rp400 miliar, dengan target penyelesaian hingga tahun 2028. Pembangunan tersebut mencakup kantor wali kota serta beberapa gedung perkantoran pendukung.
“Hari ini kita mulai. Prinsipnya pembangunan bisa berjalan sambil berjalan, yang penting semua sesuai aturan. Harapan kita, pusat pemerintahan ini bisa cepat selesai dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (SL)
Discussion about this post